Semenjak Bulan Maret lalu, masyarakat Indonesia dibuat gaduh oleh salah satu wacana yang dicetuskan oleh beberapa elite politik. Wacana tersebut adalah keinginan untuk melakukan penundaan pemilu pada tahun 2024.
Dengan ditundanya pemilu ini maka masa jabatan dari berbagai elemen penguasa dari struktur legislatif dan eksekutif berkemungkinan besar bertambah.
Dikutip dari Kompas.com, dipaparkan bahwa elite penguasa memiliki big data tentang masyarakat yang mendukung untuk penundaan pemilu 2024.
Dengan dalih perbaikan ekonomi di masa pandemi covid-19 seakan-akan mampu membuat publik percaya bahwa rezim saat ini layak untuk berkuasa.
Selain itu pengusaha juga dijadikan tameng penguasa dalam mencari suara untuk menginginkan isu ini dilanggengkan. Tidak sedikit dari pengusaha yang menyetujui usulan itu dengan harapan bisa menghemat anggaran di masa pemulihan ini.
Apapun alasannya, wacana penundaan pemilu jika benar-benar terjadi maka keputusan menyetujui wacana tersebut akan melanggar cita-cita reformasi dan undang-undang yang berlaku.
Walaupun penguasa tetap kekeh menginginkan wacana itu maka, penundaan pemilu dengan dalih suci apapun itu akan Inskonstusional dan ditolak oleh rakyat.
Walaupun wacana belum sepenuhnya terjadi, akan tetapi dengan adanya statement dari Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengklaim bahwa ia memiliki big data dari media sosial yang merepresentasikan dukungan masyarakat atas penundaan pemilu.
Dengan adanya klaim itu seakan-akan masyarakat sedang digoreng untuk lebih mudah percaya. Namun, di dalam big data itu kebenaranya masih menjadi sebuah tanda tanya besar. Apakah big data itu hanya rekayasa belaka ? ataukah big data itu memang benar adanya ?.
Dengan adanya tanda tanya besar itu, berbagai elemen masyarakat tidak tinggal diam. Terutama mahasiswa, mereka semua langsung bergejolak menggunakan idealismenya untuk mengkritisi polemik penundaan pemilu.