Indonesia menjadi negara tujuan pertama lawatan Paus Fransiskus di Asia Pasifik kali ini. Paus sudah tiba hari ini dan tinggal di Indonesia sampai dengan 6 September 2024.
Mengapa bukan Singapura jadi negara tujuan pertama lawatan Paus Fransiskus? Pertama-tama Paus membawa misi kemanusiaan ke Indonesia. Misi kemanusiaan lebih penting adanya dari misi ekonomi.
Bukan karena lebih aman dari Indonesia tetapi karena luas Singapura tidak seberapa besar. Penduduk Singapura juga tidak banyak. Meskipun kondisi keamanan di Singapura lebih baik dibandingkan Indonesia.
Negara kecil itu seringkali merusak pulau-pulau kecil milik Indonesia di sekitar selat Malaka untuk mengambil tanah dan material batu yang kemudian digunakan untuk membangun pulau-pulau baru.
Tinggal di Indonesia selama 3 hari bukan hal yang gampang sebab kondisi Indonesia termasuk negara damai yang berada cukup jauh di bawah Singapura dan Malaysia.
Hasil analisis Global Peace Index (GPI) tahun 2024 menunjukkan, Indonesia termasuk negara damai tetapi berada di peringkat 42 dari 163 negara di dunia sedangkan Singapura ada di peringkat 11
Berdasarkan data GPI, seharus Paus Franskus pertama kali mengunjungi Singapura setelah itu baru ke Indonesia. Sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin tertinggi umat katolik sedunia.
Tetapi dengan pertama mengunjungi Indonesia dalam lawatan kali ini berdampak positif bagi keamanan dunia. Dari segi kepercayaan investasi, Indonesia bisa naik peringkat sebagai negara teraman dan terdamai di Asia Tenggara dengan kedatangan Sri Paus Fransiskus ini. Minat investasi akan meningkat pasca kunjungan Sri Paus ke Indonesia.
Raihan ini tentu saja diperoleh Indonesia karena prestasi diplomatik selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam waktu 10 tahun terakhir ini. Prestasi diplomatik antara lain menjadi Ketua Asean, juga keberhasilan lobi-lobi pemerintah di Vatikan.
Sebagaimana kita ketahui bahwa di Vatikan terdapat Padre Marco Solo yang sudah lama bekerja pusat Vatikan. Lobi-lobinya mematahkan pandangan umum yang mengatakan bahwa masalah hak-hak asasi manusia belum selesai dan keamanan Indonesia di Papua masih runyam.