Tensi politik di Timor meningkat tajam setelah hasil konferensi Malino (15-25 Juli 1946) ditandatangani. Para politisi Timor yang tidak menghendaki kerja sama dengan Belanda ingin melengserkan I.H. Doko. Mereka berhasil menguasai PDI Timor dan berembuk untuk memperbaiki kinerja PDI Timor. PDI Timor dilihat sudah non up to date dan tugasnya sudah selesai.
Akhirnya dalam pertemuan di Sumbawa pada sekitar 15 Desember 1946, PDI Timor dilikuidasi dan sebagai gantinya didirikan Partai GESINDO (Gerakan Sosialis Indonesia).
GESINDO mulai bersifat nasional, sedangkan PDI Timor dianggap hanya bersifat lokal. Partai politik GESINDO lebih kuat menuntut kemerdekaan 100% dari Belanda. GESINDO bersifat non lokal.
Banyak pengamat mengeritik bahwa parpol GESINDO merupakan kendaraan politik dari kelompok pro Indonesia. Tetapi jasanya sangat besar dalam memberikan penerangan seputar peristiwa-peristiwa pasca Proklamasi kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 kepada rakyat Timor. Pada saat itu, raja-raja Timor masih tunduk pada Belanda yang menerapkan pemerintahan tak langsung.
Para pencetusnya termasuk kelompok-kelompok yang ingin mereformasi PDI Timor. Mereka tidak setuju dengan hasil konferensi Malino karena melawan keinginan Jakarta.
GESINDO didirikan di Sumbawa dengan ketuanya adalah Laloe Patawai dan Moehammad Zain sebagai sekretaris. Sikap-sikapnya adalah, pertama: GESINDO mengakui RI dan Sumbawa serta pulau-pulau sekitar adalah wilayah RI. Kedua, tidak mengakui perjanjian Belanda dan sekutunya yang tidak diakui RI (menolak kesepakatan Malino, Pangkalpinang dan Denpasar), ketiga, tidak setuju dengan rencana lanjutan Belanda.
Di Sumbawa, GESINDO termasuk orpol garis keras untuk kemerdekaan 100% yang hanya mengakui satu kedaulatan, satu konstitusi dan satu pemerintahan yaitu RI. Di Sumbawa, pamor orpol ini lebih kuat dari PSII dan PPKI. Karena GESINDO dipimpin keponakan Sultan Kaharoeddin sendiri yang bernama Laloe Patawai.
Parpol-parpol di Timor didirikan untuk mengatasi ketergantungan yang tinggi dari raja- raja Timor terhadap Belanda. Belanda masih menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung di Timor melalui raja-raja. Perlawanan-perlawanan rakyat terhadap Belanda tidak didukung oleh raja-raja.
Pada waktu itu, hampir semua rakyat Timor lebih percaya kepada partai-partai politik. Berita-berita tentang Proklamasi kemerdekaan dan kebijakan pemerintah pusat RI didapatkan rakyat dari para orpol bukan raja-raja. Melalui GESINDO, gagasan nasionalis berkembang meskipun GESINDO dipandang oleh orang hanya sebagai alat politik kaum pro-Indonesia.
Pada akhir masa kolonial, jumlah parpol di seluruh daerah Timor dan sekitarnya mencapai 43 parpol. Oleh karena itu, peran parpol dilihat positif dalam reformasi pemerintahan di wilayah ini menuju masa depan. Parpol-parpol membuat demokrasi berkembang dengan baik dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia juga meningkat pesat.