Presiden Joko Widodo adalah presiden pertama Indonesia yang muncul ketika Indonesia memasuki era internet. Era internet membuat kekuasaan tidak didominasi oleh pemerintah atau akademisi, tetapi didominasi oleh domain publik. Presiden Joko Widodo lahir dari kekuasaan domain publik di internet. Ia dimunculkan oleh pendapat publik di media-media sosial internet. Publik terkoneksi dan dapat menyuarakan pendapatnya dengan bebas. Era domain publik internet adalah era di mana kekuatan besar di internet yang menjadi ancaman besar terhadap demokrasi, tetapi telah berhasil membuat Joko Widodo bertengger di puncak kekuasaan selama 2 Periode.
Mobilitas Sosial di Internet
Realistisnya, Presiden RI yang lahir dari kekuasaan domain publik internet tidak merupakan Presiden yang ideal menurut demokrasi. Tentu saja ada banyak kekurangan dan keterbatasan. Kekuatan domain publik sering berdasarkan pada faktor suka atau tidak suka. Hal-hal ini telah menggeser kekuatan kaum akademisi dan parpol-parpol yang telah matang, seperti: Golkar dan PDIP.
Sejak pemunculan kekuasaan domain publik di internet secara mencolok, aspek-aspek negatif era digital yang telah menjadi ancaman terhadap jaringan demokrasi negara telah menguasai negara. Gerakan online telah menantang dan menggusur partai-partai politik arus utama di setiap negara. Karena gerakan online muncul pada saat yang sama dengan apa yang tampak dalam kemajuan dramatis dalam pembelajaran mesin-mesin.
Politik kesetaraan memang meningkat semenjak berkuasanya Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo tidak ubahnya seperti rakyat biasa. Karenanya Joko Widodo sangat mudah diterima karena salah satu agenda reformasi terpenting yang sedang dilaksanakan selama ini ialah politik kesetaraan.
Tentu konsekuensi yang diharapkan dari proses ini, ketika kesetaraan sudah semakin tinggi, ialah mobilitas sosial harus semakin meningkat. Mobilitas sosial terjadi akibat penurunan pergerakan antara kelas yang merupakan hasil dari perubahan ekonomi masa reformasi. Mobilitas sosial di Indonesia saat ini dihadang oleh pandemi Covid-19.
Selama ini, pemerintah banyak kali memecahkan penanggulangan kemiskinan keluarga dan anak-anak keluarga miskin dari SD hingga usia SMA/SMK/MA bahkan hingga ke Perguruan Tinggi dengan meluncurkan banyak program bantuan beasiswa dan melalui dana BOS dan BLT tunai.
Selama Presiden Joko Widodo memerintah, mengapa mobilitas sosial Indonesia terus meningkat? Jawabannya ialah selain karena politik kesetaraan meningkat, tetapi juga karena Partai Golkar menurun pengaruhnya dalam dunia politik di Indonesia digusur domain kekuasaan politik publik di era internet ini. Meskipun Partai Golkar dalam posisi sekitar 2-3 besar dalam perolehan pengaruh dalam percaturan politik Indonesia.
Namun saat reformasi, pamor Partai Golkar yang dahulunya Golkar sudah cukup menurun dalam pertarungan politik di Indonesia di bawah pengaruh PDIP dan para elite politik dari 2 Koalisi besar saat ini.
Dalam sejarahnya, ketika Golkar berkuasa, mobilisasi massa menurun bahkan nihil di bawah kekuasaan pemerintahan yang dimotori oleh Golkar di era Orba. Golkar adalah Partai Buruhnya Indonesia yang pernah berkuasa selama 32 tahun bersama rezim Soeharto. Dalam masa Orba, mobilitas sosial nihil sehingga muncul politik ketidaksetaraan dalam kehidupan berbangsa teristimewa pemerintah lebih tinggi dari rakyat atau pemerintah tidak setara rakyat.
Mobilitas sosial dalam masa Presiden Jokowi sangat banyak terjadi dan mendominasi berita politik saat ini saat ini di internet, khusus dalam kampanye Pemilu sejak tahun 2014. Memang sudah ada reformasi Golkar menjadi Partai Golkar selama lebih dari 10 tahun terakhir. Tetapi ternyata masyarakat Indonesia saat ini adalah masyarakat yang kurang terbuka dari masa sebelumnya, seperti masa Orde Baru.