A. Latar Belakang
Di dalam setiap negara ataupun daerah mempunyai kebijakan sendiri-sendiri dalam menentukan upah atau gaji yang diberikan kepada para pekerja dalam takaran standard atau yang biasa disebut UMR (Upah Minimum Regional). Setiap wilayah di negara Indonesia mempunyai tingkat UMR yang berbeda-beda. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.
Untuk masalah penetapan UMR (Upah Minimum Regional), pemerintah daerah yaitu DPD (Dewan Pengupahan Daerah) membentuk sebuah tim yang bertujuan untuk mensurvey dan terjun langsung ke lapangan guna mencari berbagai informasi mengenai berbagai harga sejumlah kebutuhan pokok. Adapun setelah tim dari pemerintah daerah melakukan survey ke sejumlah wilayah yang dianggap representatif, pemerintah memperoleh angka kesimpulan dari kegiatan survey tersebut yaitu KHL (Kebutuhan Layak Hidup). Kemudian dari angka kesimpulan atau KHL tersebut, DPD (Dewan Pengupahan Daerah) mengajukan kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan atau legalitas.
Meskipun demikian tentunya setiap individu menginginkan tingkat UMR yang tinggi disetiap daerahnya. Tidak sedikit orang yang mengajukan usulnya kepada perusahaan dan pemerintah untuk menaikkan tingkat UMR didaerahnya. Bahkan tidak hanya usul, masyarakat yang melakukan demo dan mogok kerja juga kerap terjadi, karena meminta agar UMR dinaikkan.
UMR ini berlaku untuk setiap orang yang bekerja di sektor perusahaan, pemerintahan maupun pendidikan. Karena untuk UMR ini sendiri tidak berlaku pada sektor yang bersifat pertanian. Dengan tingkat UMR yang tinggi maka setiap orang beranggapan akan mendapatkan pendapatan atau gajiyang tinggi pula, karena dengan pendapatan yang tinggi dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dalam kesehariannya, selain itu dari kenaikan gaji tersebut dengan sendirinya juga akan meningkatkan jumlah konsumsi dari individu itu sendiri.
Namun apabila kenaikan UMR dari setiap wilayah atau daerah dinaikan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian pada berbagai pihak, baik untuk pihak yang berada dalam sektor formal / pemerintah maupun yang berada pada sektor informal / perusahaan. Karena masalah kenaikan UMR ini tidak jauh kaitannya dengan pendapatan dan pengeluaran. Maka dari itu apa pengaruh dari kenaikan UMR ini terhadap perekonomian yang ada di Indonesia? Apakah dari kenaikan ini bisa mengangkat nilai dan tingkat perekonomian yang ada di Indonesia?
B. Pengertian UMR (Upah Minimum Regional)
Upah adalah sebuah imbalan jasa yang bisa dianggap sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang kepada pekerja dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ataun jasa yang telah atau akan dilakukan (Pasal 1 angka 30 Undang- Undang No. 13 Tahun 2003). Setiap pekerja berhak mendapatkan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 88 ayat (1). Ukuran layak adalah relatif.[1]
Akan tetapi dalam penentuan batas minimal upah ditentukan berdasarkan UMR. UMR (Upah Minimum Regional) adalah sebuah ukuran batas minimal yang digunakan oleh pemerintah, perusahaan ataupun industry dalam pemberian upah atau gaji kepada para pekerja atau pegawainya.[2] UMR ini dari setiap daerah/wilayah ini berbeda-beda dan ditetapkan pemerintah daerah yaitu DPD (Dewan Pengupahan Daerah) berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum.
C. Pengaruh Kenaikan UMR (Upah Minimum Regional) Terhadap Perekonomian
Dalam setiap kenaikan UMR (Upah Minimum Regional) tentunya sangat berpengaruh terhadap perekonomian yang ada di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah inflasi. Meskipun dirasa kenaikan UMR ini tidak berpengaruh akan tetapi kenaikan ini juga membantu dan berpotensi meningkatkan masalah inflasi disuatu wilayah/negara. Karena dengan banyak uang yang dikeluarkan untuk penambahan gaji yang diberikan kepada para pekerja, itu tentunya juga akan menambah jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat.