[caption id="attachment_167127" align="alignnone" width="400" caption="pasar cinde (google)"][/caption] [caption id="attachment_177061" align="aligncenter" width="496" caption="Ilustrasi- Satpol PP Gusur Pedagang/Kompasiana (Kris R Mada/KOMPAS)"]
13320662311095963400
[/caption] Keberadaan satuan polisi pamong praja dibawah kordinasi Pemerintah Kabupaten/kota memang masih diperlukan setiap wilayah negeri ini, karena Satpol PP diperlukan oleh pemda untuk menangani berbagai tugas kebijaksanaan Pemda, agar lebih humanis dalam menangani tata kota, jika dibandingkan dengan menggunakan Kepolisian daerah untuk menangani berbagai permasalahan yang terjadi, semisal penertiban trotoar maupun membersihkan lahan pemerintah daerah dari penyerobotan masyarakat. Karakteristik satuan pamong praja (Satpol PP) di Palembang misalnya, banyak melakukan pembersihan para pedagang liar dipinggir trotoar maupun di kawasan terminal atau stasiun-stasiun, oleh karena keberadan pedagang liar ini bisa mengganggu arus lalu lintas, bahkan terminal atau stasiun tersebut terlihat menjadi semrawut dan kumuh, karena para pedagang tersebut berjualan pada lokasi yang bukan diperuntukkan untuk berdagang. Akan tetapi di Kota Palembang fungsi Pol PP sangat berbeda, khususnya di jalan Jenderal Soedirman tempat pedagang resmi melakukan aktifitas usahanya, pungutan restribusi pasar pada pagi hari yang seharusnya masuk ke kas Pemda oleh petugas dinas Pendapatan Daerah, justru dilakukan oleh Satpol PP menjelang sore hari, sehingga dapat dipastikan pungutan restribusi tersebut masuk kekantong pribadi oknum-oknum satpol PP, oleh karena tidak memberikan tanda terima resmi dari Pemda. Belakangan ini kelakukan satpol PP tersebut malah semakin menjadi-jadi, dengan melakukan intimidasi kepada pedagang yang menanyakan akan pungutan liar tersebut, oknum-oknum satpol PP tidak segan-segan untuk menggaruk barang dagangan milik pedagang dengan alasan berbagai macam, bahkan pedagang makanan pada malam hari pun yang banyak bertebaran disekitar kota palembang, tidak luput dari pungli oknum-oknum PP ini setiap malam. Sudah seharusnya Gubernur maupun Walikota Palembang menertibkan pungli yang dilakukan oleh Satpol PP ini, oleh karena pungutan yang mereka lakukan, kemungkina besar bukan masuk ke kas Pemda, melainkan kekantong pribadi oknum-oknum tersebut.