Renstra TNI 2015-2019 Harus Juga Jadi Prioritas Pemerintahan Baru

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, meminta kepada perwira TNI untuk mengerahkan segala pemikiran strategis dan pemikiran antisipatif terhadap tugas yang dihadapi TNI lima atau sepuluh tahun ke depan.Pemikiran-pemikiran strategis dan antisipatif tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka penyelarasan Doktrin TNI, Doktrin Angkatan dan Strategi TNI, dihadapkan perkiraan Lingkungan Strategis dan Renstra TNI 2015-2019.

Penyusunan Renstra TNI 2015-2019 harus menjadi prioritas, untuk dapat dijadikan bahan briefing kepada pemerintahan baru (Jokowi-JK), antara lain pertama, prediksi ancaman dan peluang terhadap pilihan dan tantangan yang harus dihadapi Indonesia di dalam negeri dan luar negeri, yang relevansi pada penguatan profesionalisme prajurit, kesejahteraan dan pengembangan Alutsista dari Renstra sebelumnya.

Kedua, substansi briefing tentang optimalisasi peran dan tanggung jawab TNI dan Angkatan dalam membangun proses dan bagaimana pimpinan sipil dalam hal ini Presiden memberikan bimbingan, komando dan petunjuk operasional kepada TNI dihadapkan kepada tantangan ancaman di dalam negeri dan luar negeri, diantaranya ancaman faktual ISIS.

Soal perkembangan ISIS (International State Iraq and Suriah), Panglima TNI memerintahkan kepada seluruh jajaran TNI, khususnya jajaran Intelijen TNI untuk mewaspadai setiap pergerakan yang berkembang di daerah tugas, yang cenderung memilih save house yang jauh dari pengamatan pihak keamanan serta mencari peluang membangun komunikasi dan kerjasama yang intensif dengan intelijen Angkatan Bersenjata lain dalam rangka mengidentifikasi sabuk merah sel-sel ISIS.

Hal itu disampaikan Panglima TNI saat menerima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 19 Perwira Tinggi (Pati) TNI di Ruang Hening, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 16 September. Menurutnya, ketika negara memberikan fasilitas kesejahteraan yang lebih baik dan kenaikan pangkat, maka layak pula negara meminta hasil yang sepadan dari besaran fasilitas kesejahteraan dan kenaikan pangkat.

Para perwira TNI diminta untuk mengktualisasikan peran dan meningkatkan kualifikasi akademis serta wawasan, kestabilan sosial sampai pada penguasaan strategi dan konsep pembinaan satuan yang berkinerja, sebagai indikator utama bagi para perwira sekalian untuk bisa mendapat predikat professional.

Kenaikan pangkat para Pati tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 51/TNI/Tahun 2014 tanggal 12 September 2014 dan Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2302/IX/2014 tanggal 15 September 2014.

Dari TNI AD, perwira yang naik pangkat adalah Dansesko TNI Letjen TNI Sonny Widjaya, Deputi Bidang Operasi SAR Basarnas Mayjen TNI Tatang Zaenudin, Tenaga Ahli Pengajar Bidang Geostrat & Tannas Lemhannas Mayjen TNI Danu Nawawi, Staf Ahli Bidang Ideologi dan Politik BIN Mayjen TNI Soedarmo, Pa Sahli Tk.II Bid. Kawasan Khusus dan LH Panglima TNI Brigjen TNI Raden Budiyono, Pa Sahli Tk.II Kamteror Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI Brigjen TNI Bambang Haryana, Kabinda Sulawesi Selatan BIN Brigjen TNI Sugeng Subagio, Asdep Koord. Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kemenko Polhukam Brigjen TNI Ahmad Supriyadi, Dirlat Kodiklat TNI Brigjen TNI Surawahadi, Irum Itjen Kemhan Brigjen TNI Heros Paduppai, dan Ka RSPAD Gatot Soebroto Ditkesad Brigjen TNI dr Ponco Agus Prasojo.

Kemudian dari TNI AL, ada tiga orang, yakni Aslog Kasal Laksda TNI Harry Pratomo, Kadismatal Laksma TNI Toto Prihatono, dan Kapusbintal TNI Laksma TNI Muchammad Richad. Dari TNI AU ada lima orang yaitu Pangkoopsau I Marsda TNI Agus Dwi Putranto, Gubernur AAU Marsda TNI Sugihardjo, Pangkosek Hanudnas II Makassar Marsma TNI Tatang Harlyansyah, Marsma TNI Zapanta Boes Pati Sahli Kasau Bid. Iptek, dan Asdep Koord. Strategi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam Marsma TNI Dwi Badarmanto.