Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjamin netralitas dalam penanganan kasus korupsi pada tahun politik 2018. KPK menjamin penegakan hukum akan tetap berada di jalurnya, tanpa tercampuri kepentingan politik apapun.
jika nanti ada calon kepala daerah ataupun petahana yang diperiksa ataupun ditangkap KPK, ia menjamin hal itu sebagai upaya penegakan hukum semata.
Sebelumnya, bakal calon gubernur Jawa Tengah dari Partai PDIP, Ganjar Pranowo sempat khawatir perihal namanya yang sempat disebut-sebut dalam beberapa keterangan saksi dan terdakwa kasus e-KTP.
KPK akan konsisten berjalan di jalur penegakan hukum. Sehingga tak ada alasan untuk menjadikan e-KTP sebagai bahan gorengan politik dalam Pilkada 2018. (Armita KPI15)