Pergerakan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi

Dalam politik luar negeri tidak dapat dipungkiri bahwasanya dalam negara negara yang terlibat didalamnya memiliki aktor-aktor yang ambil andil dalam mencerminkan tindakan ataupun perilaku dari suatu negara tersebut. Seperti yang kira ketahui bahwasanya politik luar negeri ini ialah suatru sikap, kebijakan serta langkah Pemerintah suatu negara dalam melakukan hubungan dengan negara lain. Tentunya dalam menjalani politik luar negeri ini dibutuhkan aktor utama yakni negara dimana mereka merupakan peran penting dalam suatu politik luar negeri, pasalnya bagaimana hubungan sesama negara tersebut bisa terjalin jika negara nya tidak ada? barulah dibalik negara tersebut ada sosok penggerak aktor (negara) yakni pemimpin negara.

Seperti yang kita ketahui segala keputusan dan tindakan dari sebuah negara ini memang pada dasranya berasal pada pemimpin negara, maka begitu pula dengan politik luar negeri, keputusan tersebut diambil juga oleh presiden dengan pertimbangan yang matang mengenai kebaikan negara dan warga negaranya. Dalam pengambilan keputusannya politik luar negeri ini sendiri  presiden ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni kemampuan ekonomi serta militer, kondisi politik dalam negeri serta konteks internasional.

Indonesia selalu bergerak aktif dalam melaksanakan politik luar negeri, banyak sekali kebijakan dan langkah yang telah diambil, terkhusus pada pemerintahan presiden jokowi, diantaranya ialah presiden jokowi telah mengeluarkan kebijakan luar negeri di KTT Asia Timur Ke-9 di Yangoon, myanmar pada bulan November tahun 2014 lalu dimana dalam kebijakan luar negeri ini dikeluarkan mengenai adanya penegaskan konsep indonesia sebagai poros maritim yang memiliki fokus terhadap lima pilar utama, yakni:

• Kembali membangun budaya maritim Negara Indonesia
• Konektifitas maritim serta pembangunan infrastruktur di prioritaskan diantaranya melalui membangunan tol laut pariwisata maritim serta industrti perkapalan.
• Adanya penjagaan terhadap sumber daya laut serta menghadirkan adanya kedaulatan pangan laut dengan menjadikan nelayan sebagai suatu aspek utama.
• Sebagai bentuk tanggung jawab terkait penjagaan keamanan maritim dan keselamatan pelayaran maka dilakukanlah pembangunan kekuatan maritim.
• Melalui usulan peningkatan kerjasama pada bidang maritim serta upaya penanganan segala sumber konflik yang ada seperti pelanggaran kedaulatan, pencurian ikan, perompakan, sengketa wilayah serta penekanan laut maka diterapkan diplomasi maritim yang menekankan bahwasanya laut harus mempersatukan berbagai bangsa dan negara bukan justru memisahkan

Presiden Jokowipun meneguhkan diri sebagai poros maritim dunia yang mana ini memperkuat status indonesia selaku negara kepulauan. Tentunya terdapat konsekuensi dari kebijakan ini yang memiliki sifat domestik serta internasional. Ini pun memberikan pengaruh terhadap hubungan luar negeri yang mana akan menyebabkan adanya diplomasi maritim dimana persoalan maritim pada akhirnya didalamnya ikut pula dimuat mengenai pengelolaan sumber daya serta penegakan perbatasan yang menjadi menjadi perhatian pemerintah Jokowi.

Selain itu politik luar negeri Indonesia terbaru terwujud dalam keikut sertaan Indonesia dalam pelaksanaan KTT G20 yang mana ini merupakan perwujudan keikutsertaan Indonesia dalam membahas serta menangani perihal persoalan konflik antara Rusia serta Ukraina yang saat ini tengah sontak di perbincangkan bahkan menjadi headline banyak pemberitaan diseluruh media dunia. Dalam pelaksanaan KTT G20 inipun ikut terlibat banyak pihak yang ikut serta dalam pembahasan serta upaya penanganan konflik Rusia-Ukraina yang juga ialah bagian dari anggora G20 diantaranya ialah United States, Jerman, Rusia, Perancis, Inggris, Kanada, Turki serta Jepang.

Berdasarkan penelusuran yang didapatkan, seperti yang kita ketahui sama-sama bahwasanya hampir sebagian dari anggoota G20 pada dasarnya merupakan bagian dari anggota NATO serta sekutu AS dan sebagian kecil lainnya termasuk India dan China menyatakan dukungannya kepada Rusia. Maka melihat adanya perbedaan pendapat ini tentunya lumayan memberikan tantangan bagi Indonesia karena situasi ini dapat dibilang situasi yang lumayan menyulitkan untuk Indonesia. Adanya konflik Rusa-Ukraina ini tentunya akan memberikan pengaruh terhadap solidaritas G20 yang tidak dapat dihindari.

Kegiatan KTT G20 yang ke-17 sendiri sudah direncanakan akan di adakan di bali pada tanggal 15 hingga 16 November 2022 mendatang. Dalam kegiatan ini ada tiga agenda utama yang akan menjadi topik pembahasan KTT G20 yang mana diantaranya ialah transformasi digital, kesehatan global serta transisi energi berkelanjutan. Keteganganpun sangat menyelimuti Indonesia terkait sikap apa yang harus Indonesia berikan terkait konflik Rusia-Ukraina ini pasalnya blok barat serta United states saat ini telah menyatakan dukungannya untuk ukraina sedangkan india serta china menyatakan dukungannya untuk Rusia. Selain itu ketegangan terus bertambah sebab adanya perluasan akibat peperangan yang terjadi di ukraina sebab Risoa maupun United States serta pendukungnya yang lain terus menerus melakukan penjatuhan sanksi. Saat ini tidak dapat dipungkiri bahwasanya Indonesia tengah berada di posisi yang genting tetapi banyak harapan yang datang dari berbagai pihak terkhusus masyarakat Indonesia agar Pemerintah Indonesia ini tidak menyerah akan segala tekanan yang mungkin akan datang terkait sikap yang hendak diberikan oleh Indonesia terhadap konflik ini.