Lagi-lagi SBY lewat twiter melontarkan kegundahan hatinya atas kritik Darmin Nasution (Menko perekonomian) terhadap sesuatu yang tidak dilakukan pada masa pemerintahan SBY dulu. SBY berujar: Hingga saat ini, "SBY & Pemerintahan SBY" masih sering dikambinghitamkan & disalahkan oleh pihak yg tengah berkuasa. *SBY*Sikap & pernyataan yg salahkan SBY juga datang dari mereka yg dulu pernah bertugas bersama saya di pemerintahan. *SBY*.
Sebelumnya Darmin mengatakan"Pemerintah SBY agak terlambat melakukan pembangunan smelter," Selasa (16/2/2016). Seperti diketahui, Undang-Undang tentang Mineral Batubara lahir pada 2009. Namun, pemerintah baru mendesak pembangungan smelter pada 2014. Menurut Darmin, saat itu pemerintah sudah kehilangan momentum mewujudkan hilirisasi sektor minerba. Itu karena ekonomi dunia sudah mengalami penurunan. "Yang namanya hasil smelter itu memerlukan ekonomi dunia yang sedang naik untuk dia (bisa dijual)," kata Darmin.
Darmin adalah birokrat profesional yang malang melintang di dunia ekonomi pajak dan perbankan pucak karirnya sebelum menko perekonomian adalah gubernur BI sebelumnya sebagai dirjen pajak kementrian keuangan. ia pejabat yang irit bicara, kalaupun bicara sangat hati hati dan cenderung konservatif, mengenai pernyataannya yang buat SBY tersinggung. marilah kita bedah dengan optic obyektifitas.
Pembangunan smelter bukanlah proyek ecek ecek. smelter membutuhkan investasi besar dan waktu yang panjang. sementara itu Kewajiban membangun smelter tertuang dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara atau Minerba, diantaranya mengatur ekspor bahan tambang yang belum dimurnikan dan larangan bagi perusahaan tambang di Indonesia untuk mengekspor bahan tambang mentah mulai Januari 2014.
10 tahun era SBY yang didalamnya melahirkan UU minerba serta kewajiban pembangunan smelter sebelum tahun 2014 juga masih dalam waktu pemerintahan SBY, namun sayang sampai dengan waktu yang ditetapkan stak ada satupun perusahan tambang yang mau mebangun smelter, mengapa karena tak ada upaya yang serius dan sungguh sungguh dari pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama dari pembangunan smelter tersebut. lalu apa yang salah dengan statemen Darmin?
Sektor energi termasuk minerba didalamnya adalah suatu rangkaian sistem mata rantai ekonomi yang kompleks hingga saking kompleks dan panjangnya mata rantai bisnis sektor energi sering di istilahkan dengan defenisi "Hulu" dan "hilir", mulai dari izin investasi, eksplorasi, eksploitasi, pemurnian, sampai pada pendistribusian dan penggunaan hasil. jadi statemen darmin masih dalam kerangka obyektifitas serta upaya untuk mereview perjalanan pembanguna smelter. sayang darmin lupa bahwa ia tak mesti menyebut kata "SBY". yang semestinya kata "pemerintahan lalu".
10 tahun pemerintahan SBY adalah waktu yang cukup untuk merealisasikan janji janji politik namun tidak untuk mensejahterakan rakyat, karena kesejahteraan adalah suatu kondisi ideal bukan realitas olehnya itu kritik atas pemerintahan masa lalu adalah hal biasa. pemerintahan SBY telah melakukan yang terbaik untuk bangsa dan rakyat indonesia tapi banyak pula hal tidak dilakukan salah satunya adalah mendorong perusahaan tambang melaksanakan UU minerba dengan membangun smelter.
Seingat saya ketika SBY memerintah (2004-2014) banyak kritik atas pemerintahannya, entah kritik yang konstruktif, obyektif, atau kritik yang cenderung abal abal, penuh subyektifitas bahkan kritik karena sakit hati dan kedengkian seperti yang dilakukan oleh PDI perjuangan kala itu. namun saat itu SBY sangat tenang meresponnya. bahkan banyak kritik yang tidak direspon langsung oleh SBY, kecuali pernyataan mien rais bahwa semua capres 2004 menerima dana non bujetter dari menteri rohmin Dahuri yang langsung ditanggapi oleh SBY melalui press conference. lainnya tidak. padahal kala itu SBY adalah presiden yang membutuhkan semua resources untuk investasi politik pribadi dan partai demokrat yang di"miliki"nya.
Presiden adalah karir politik tertinggi di planet bumi ini dan SBY telah melewatinya, partai demokrat yang dimiliki dan dalam genggamannya juga pernah memenangi pemilu legislatif 2009. SBY menduduki kursi kepresidenan serta berakhir dengan cara yang konstitusional dan bermartabat, namun mengapa justru ketika turun dari kursi kepresidenan SBY "mau" menjadi ketua umum partai demokrat, sesuatu yang dulu menjadi "kaki tangan" dan orang suruhannya.
kepada Pak SBY, perlu disampaikan bahwa kritik Darmin itu biasa, tak usah ambil dihati, sang pemimpin itu selalu dikritik baik kala menjabat maupun sesudah menjabat, SBY telah lalui semuanya. kritik Darmin bukanlah mengkambinghitamkan SBY dan pemerintahannya, kritik itu juga tidak merusak nama baik SBY yang lama terjaga. namun SBY juga harus sadar bahwa banyak hal mestinya bisa di perbuat dimasa pemerintahannya belum dilakukan. itulah esensi kritik Darmin.