Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia istilah tsunami ready nampaknya belum terlalu familiar. Padahal, program ini sangat bermanfaat bagi negara dengan tingkat potensi bencana tsunami yang tinggi seperti Indonesia.
Singkatnya, program tsunami ready adalah program pemberian pengakuan kesiapsiagaan dari suatu komunitas masyarakat terhadap bencana tsunami. Program ini diinisiasi oleh salah satu badan yang ada di UNESCO, yaitu Badan Intergovernmental Oceanographic Commission. Program ini diselenggarakan untuk membangun masyarakat yang tangguh untuk menghadapi bencana tsunami.
Berdasarkan survei mengenai pengetahuan tsunami ready yang dilakukan Kelompok 9 Mata Kuliah Kapita Selekta Teknik Geofisika ITB dalam rentang 2 - 5 Desember 2022, sebanyak 43,53% dari 232 responden tidak mengetahui tsunami ready sama sekali. Artinya, dari 232 responden, terdapat 101 responden yang tidak tahu tentang tsunami ready.
Padahal, pertanyaan yang diajukan hanya berupa pertanyaan dengan jawaban biner, "tahu" atau "tidak tahu". Hasil survei ini mungkin belum dapat memberikan representasi yang baik untuk tingkat pengetahuan masyarakat terhadap tsunami ready. Namun, dari hasil survei ini diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang program ini.
Dengan hasil survei ini, kenyataan bahwa tingkat pengakuan tsunami ready di Indonesia masih rendah menjadi logis mengingat program tsunami ready merupakan program yang berbasis pada kesadaran masyarakat.
Kondisi ini menjadi tamparan keras bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang dilewati oleh ring of fire dan menjadi pertemuan lempeng-lempeng tektonik seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, Indonesia menjadi sangat rentan terhadap bahaya tsunami. Keberadaan zona subduksi lempeng Eurasia dan Indo-Australia masuk ke dalam faktor penyebab kerentanan Indonesia terhadap bencana tsunami. Berdasarkan Katalog Desa/Kelurahan Rawan Tsunami yang diterbitkan oleh BNPB pada 2019, terdapat 1013 desa atau kelurahan yang memiliki tingkat kerawanan tsunami kategori tinggi.
Selain itu, sebanyak 4726 desa/kelurahan masuk ke kategori daerah rawan tsunami tingkat sedang. Dari sekian banyak desa atau kelurahan yang tercatat sebagai daerah rawan tsunami, hanya ada tujuh desa dan/atau kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Masyarakat Siaga Tsunami atau Tsunami Ready Community tingkat nasional.
Tujuh desa dan/atau tersebut adalah Desa Penggarangan, Desa Pangandaran, Desa Glagah, Desa Kemadang, Desa Tambakrejo, Desa Kuta Mandalika, dan Kelurahan Tanjung Benoa. Dari ketujuh wilayah komunitas tsunami ready tersebut tiga desa yaitu Desa Tambakrejo, Kemadang, dan Glagah sudah dalam proses untuk menerima pengakuan UNESCO. Adapun komunitas masyarakat pertama yang menerima pengakuan tsunami ready adalah komunitas masyarakat di Kelurahan Tanjung Benoa.
Dari data-data yang telah dipaparkan muncul pertanyaan mengenai penyebab tingkat pengakuan tsunami ready di Indonesia yang masih rendah. Apakah hal ini hanya dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat saja? Atau terdapat faktor lain yang menyebabkan tingkat pengakuan tsunami ready di Indonesia masih rendah?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilakukan wawancara bersama narasumber yang berasal dari BMKG. Jika dilakukan analisis terhadap hasil wawancara, maka akan ditemukan bahwa masalah tingkat pengakuan tsunami ready di Indonesia yang masih rendah dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek administratif dan aspek inisiatif masyarakat.
Dalam hal administratif, sebenarnya terdapat beberapa daerah yang telah memenuhi indikator-indikator tsunami ready. Namun, daerah tersebut mengalami kendala dalam proses administratif pengajuan pengakuan tsunami ready ke UNESCO. Salah satu kendala administratif yang dijumpai berupa jumlah penyurvei yang minim.