Layar media begitu sesak dengan ragam polah pejabat yang kemaruk. Sebentar saja kita disejukkan dengan tampilnya Zohri sebagai juara dunia lari 100 m. Belum genap seminggu, kisahnya sudah ketimpa dengan dagelan pejabat melalui kebijakan aneh bin ajaib. Dan semakin terkubur dengan diringkusnya pejabat lain yang karakternya gabungan antara kemaruk dan ndagel. Sudah sang okum meminta dan menerima suap, kena OTT KPK, eh ketawa-ketiwi saat diperiksa.
Publik yang diwakili awak media, mencoba menelusur kenapa banyak pejabat kita yang ketangkap oleh KPK. Kenapa ada banyak pejabat yang memutuskan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya dengan jalan haram. Tentu, tidak salah kalau kita berasumsi ada pejabat yang jauh lebih banyak melakukan hal serupa tapi belum tertangkap. Entah karena belum waktunya tertangkap atau karena dianggap wajar, yang oleh oknum anggota DPR diistilahkan "ecek-ecek" (jadi biarin aja).
Yang jelas, dari sisi latar belakang intelektual, para pejabat ini bisa dipastikan bukan orang bodoh. Aparatur sipil negara umumnya berasal dari perguruan tinggi ternama. Bahkan mereka yang sudah di posisi tinggi dipastikan sudah menyelesaikan pendidikan lanjut, entah di dalam maupun di luar negeri.
Apakah karena gaji mereka sedikit? Tampaknya tidak juga. Karena ASN memiliki banyak tunjangan, bukan hanya tunjangan jabatan, tapi saat pergi menghadiri rapat pun ada tunjangannya. Hal ini yang terkadang dalam bincang-bincang di warung kopi membuat iri para karyawan swasta. Sedikit kesimpulan dari obrolan tersebut, sesusah-susahnya ASN tetap lebih nyaman sampai hari tua ketimbang non PNS yang di posisi yang sama/ setara.
Dalam program "Sapa Indonesia" yang disiarkan Kompas TV pagi ini (23 Juli 2018), Kang Asep sebagai salah satu narasumber menyebut banyak pejabat kita tidak memiliki integritas moral. Dia mengilustrasikan, sebaik dan sejujur apapun seorang pejabat kalau setiap saat diiming-imingi harta pasti ada kalanya ia mulai ragu dan bisa saja akhirnya jatuh.
Berani Katakan Tidak
Menurut saya, celah para pejabat mengapa jatuh dalam perbuatan koruptif karena tidak memiliki spiritualitas untuk mengatakan tidak. Saya coba jabarkan satu per satu, mulai dari siapa itu pejabat, apa itu spiritualitas, dan mengapa harus mengatakan tidak.
Pejabat di sini bukan berarti mereka yang duduk di posisi presiden, menteri, eselon 1, direktur, atau mereka yang sudah menunggangi kendaraan berplat RF. Pejabat yang saya maksud adalah siapa saja yang memiliki kuasa. Dengan kuasa yang dimilikinya, maka ia bisa meminta pihak lain secara langsung atau tidak untuk memenuhi keinginannya. Dengan kuasa itu pula, pihak lain merasa wajib untuk memberi sesuatu kepadanya supaya "dipermudah."
Dengan terminologi pejabat seperti ini, maka satpam dan petugas parkir pun bisa disebut pejabat. Siapa bilang mereka tidak punya kuasa? Saya pernah bertamu ke beberapa kementerian. Jangan pernah berharap dapat parkir kalau tidak memberikan uang kepada satpam yang jaga. Kemudian, kalau kita parkir di suatu tempat, sudah sewajarnya kita membayar tapi sebagai bukti bayar kita akan mendapatkan karcis. Pertanyaannya, apakah kita selalu dapat karcis tersebut?
Jangan bilang ini soal "ecek-ecek" ya! Kalau dari langkah pertama masuk ke suatu kementerian atau instansi saja sudah kayak begitu apalagi langkah-langkah selanjutnya? Kalau hal yang katanya "ecek-ecek" saja tidak bisa diatasi, jangan pernah mengatasi yang besar! Setialah pada perkara kecil, maka Anda akan dipercaya untuk perkara-perkara yang lebih besar.
Berikutnya kata spiritualitas. Jangan mengaitkan kata ini dengan agama. Kalau dilihat-lihat, para pejabat koruptif sudah pasti beragama. Bahkan beberapa di antaranya tampak sangat saleh - kudus - berpenampilan fisik agamis, tapi semuanya hanya kedok belaka. Spiritualitas yang berakar dari kata "spiritus" berasal dari dalam yakni suatu nafas kehidupan. Dialah yang memberikan kita energi, kehidupan, dan membantu kita dalam mendefinisikan kebenaran.