Belakangan ini kasus yang sering terdengar di media adalah perlakuan yang seolah-olah melemahkan Hukum di Indonesia. mulai dari kasus Susno, kini terdengar kasus kekisruhan PKS Vs KPK.
Kader PKS yang terjerat kasus Korupsi, kini membawa malapetaka bagi partainya. Terlibat dalam kasus korupsi jelas menjadi musuh utama KPK, dan hal ini pastinya akan didukung oleh publik, karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab KPK untuk mengembalikan harta milik rakyat dari genggaman para koruptor-koruptor. Jadi siapapun dia, ketika terlibat kasus korupsi dan dinyatakan terlibat maka KPK lah musuh utamanya.
Akan tetapi yang sering terjadi, karena berbagai-bagai kepentingan, seringkali tugas yang dilakukan oleh KPK seolah-olah mendapat cekalan dari pihak-pihak yang merasa diusik ketentramannya. Sehingga proses pelemahan para koruptor seringkali mengalami kendala. Contohnya kasus penyitaan yang akan dilakukan oleh KPK terhadap aset-aset yang diduga adalah hasil dari pencucian uang negara. KPK diberitakan serta merta mengalami penolakan oleh beberapa petugas yang berjaga-jaga dipintu masuk gedung PKS tempat dimana aset-aset (mobil) tersebut diparkirkan, dengan alasan KPK tidak membawa surat penyitaan.
Secara awam apabila disimak kejadian ini, sebenarnya ketidakadaan surat penyitaan bukan menjadi alasan utama, karena tindakan yang dilakukan KPK dalam hal penyitaan aset-aset yang terduga hasil dari pencucian uang merupakan kewenangan KPK, akan tetapi kemudian setelah melakukan penyitaan, KPK harus menyertakan dan membuat berita acara. Dan jika PKS tidak senang dan tidak percaya kepada petugas KPK yang datang untuk menjalankan tugas pada saat itu bisa saja melakukan konfirmasi kepada atasan petugas KPK yang sedang bertugas. Sehingga tidak serta merta melakukan perlawanan terhadap KPK, karena tindakan ini hanya akan memberikan citra negatif bagi partai tersebut. Selain citra yang memburuk juga menimbulkan respon yang negatif dari publik terhadap partai yang sedang bermasalah tersebut. Dan jika disimak, publik cenderung akan mendukung KPK dalam melaksanakan tugasnya untuk mengambil kembali kekayaan bangsa yang diambil oleh para koruptor. Jadi intinya KPK tidak boleh lemah, korupsi harus diberantas dan uang Negara harus dikembalikan kepada rakyat.
