Pemuda, membaca kalimat tersebut tergambar sosok yang berani, antusias, kritis, inovatif dan penuh ambisi. Pemuda juga erat kaitannya dengan generasi revolusioner penerus bangsa. Bagaimana tidak, seluruh penduduk menggantungkan masa depan negaranya kepada pemuda-pemudi ini. Apa yang akan mereka lakukan bagi bangsa kelak dan bagaimana cara mereka mengatasi masalah di negaranya sendiri, akan selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat. Karena pemuda adalah identitas yang sangat berpotensi sebagai pengembang cita-cita bangsa dan sebagai inovator pembangunan bangsa.
Di Indonesia sendiri harapan masyarakat akan pemuda-pemudi penerus bangsa ini sangat tinggi. Terlebih lagi dengan adanya bonus demografi di Indonesia yang diperkirakan muncul pada tahun 2020-2030. Seperti yang disampaikan oleh Ida Bagus Permana, Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN, bahwa Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 70 persen, sedang 30 persen penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun) yang akan terjadi pada tahun 2020-2030. menyebabkan jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada penduduk usia tidak produktif. Jika kita kembali menyimak gagasan mantan Mendikbud, Muhammad Nuh, yang telah disampaikan pada tahun 2012 lalu, menyatakan bahwa mulai tahun 2012 investasi untuk menanam generasi emas sudah mulai dilaksanakan.
Apa itu Generasi Emas?
Generasi Emas merupakan generasi yang sanggup bersaing secara global dengan kecakapan intelektual, sehat dan menyehatkan dalam interaksi dengan lingkungan, berbudi luhur, produktif dalam hal yang positif, inofatif, serta damai dalam interaksi sosialnya. Diperkirakan pada saat HUT Indonesia tahun 2045 penduduk Indonesia akan mendekati 500 juta orang penduduk, dan sekitar 100 juta penduduk tersebut tergolong dalam usia produktif. Penduduk-penduduk produktif tersebut saat ini sedang duduk di PAUD, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar.
Langkah yang harus diambil
Untuk mewujudkan cita-cita membangkitkan Generasi Emas Indonesia diperlukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah agar cita-cita Bangsa Indonesia ini dapat tercapai. Kebijakan tersebut diantaranya adalah:
- Pendidikan usia dini digencarkan dengan PAUD, peningkatan kualitas PAUD dan pendidikan dasar yang berkualitas merata.
- Rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang sudah tak layak pakai dan pembangunan gedung-gedung sekolah secara besar-besaran
- Intervensi peningkatan angka partisipasi kasar (APK) untuk SMA dan atau sederajat dengan target sebesar 97% tahun 2020. Yang diperkirakan jika tanpa intervensi baru akan mencapai 97% tahun 2040.
- Peningkatan APK perguruan tinggi dengan meningkatkan akses, keterjangkauan dan ketersediaan
Diharapkan dari program di atas akan menghasilkan output yang diinginkan. Jika melihat kebijakan-kebijakan di atas memang kebanyakan memprioritaskan anak usia 0 – 9 tahun karena selain mereka belum terpengaruh oleh pergaulan bebas dan pengaruh negative lainnya, usia ini memang merupakan masa keemasan bagi seorang anak. Masa keemasan tersebut menjadi periode yang sangat penting untuk perkembangan fisik dan mentar manusia.
Dampak generasi emas
Jika kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut sesuai dan dijalankan dengan baik maka Generasi Emas Indonesia akan menjadi penolong keterpurukan bangsa Indonesia di segala bidang baik ekonomi, sosial, polik, dan yang lainnya. Dan Indonesia akan melepas ketergantungannya akan tenaga profesional dari luar negeri jika bonus demografi ini benar-benar dapat diarahkan dan dimanfaatkan oleh pemerintah. Seperti negara Jepang dan Korea Selatan yang dengan baik telah mengolah generasi emas hasil dari bonus demografi sehingga menyebabkan kedua negara ini menjadi negara yang sangat diperhitungkan di dunia.
Namun jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik malah akan menjadi boomerang bagi bangsa Indonesia dan tidak akan tercapai Generasi Emas Indonesia 2045 yang berkualitas. Sebab apabila penduduk produktif yang ada tidak berkualitas, maka akan menimbulkan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Tidak ada pilihan lain bagi suatu negara untuk menghadapi bonus demografi kecuali dengan menghadapinya. Jadi ini semua tergantung bagaimana pemerintah menyikapi fenomena kependudukan ini dan bagaimana masyarakat mendukung pemerintah dalam menghadapi bonus demografi.