Drama politik jelang Pilkada DKI Jakarta 2017 sudah setengah jalan. Kisah dugaan penistaan Agama pun di-berlaku-kan dengan baik sebagai kisah-parasit. Sebab, space dari segala aktivitas khas sebuah pesta Pilkada mampu digerogoti dan digusur ke wilayah pinggiran.
Kisah tentang dugaan penistaan agama itu kemudian ditahtakan di sentrum ruang publik, dan secara maraton - dipadu berbagai dalil yang mungkin - mereka terus mengupayakan kisah itu tetap hidup dan bertahan sebagai inti cerita dalam drama Pilkada DKI Jakarta.
Moshing ala Agus Harimurti Yudhoyono dan tarian dangdut ala Anies Baswedan mungkin hal yang biasa atau menjadi bagian dari ritus sebuah Pilkada yang lumrah. Tetapi apakah duduk di kursi pesakitan sebagai tersangka dugaan menista agama ala Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dihitung juga sebagai hal yang lumrah dari sebuah ritus Pilkada? Rupanya tidak.
Lihat saja. Gelombang penghadangan pada saat kampanye, mobilisasi demonstrasi yang berjilid termasuk parade takbiran di berbagai kota dari kelompok-kelompok ormas keagamaan di satu sisi dan mobilisasi gerakan dukungan lintas golongan dan etnis di sisi yang lain riuh menggelinding dan melilit Ahok di tengah publik secara bersamaan tanpa mampu dicegah oleh siapapun.
Yang satu berdalih bahwa identitas keagamaannya telah dinista dan menuntut agar Ahok segera dipenjarakan sebagai retributive punishment dan yang lain berdalih bahwa Ahok hanyalah korban politisasi dari "perselingkuhan" kelompok radikal rasialis dan politisi opurtunis-koruptif kerena itu mereka menolak laku kriminalisasi atas Ahok demi tegaknya wibawa hukum. Pada posisi ini, apakah bijak manakala publik membenarkan dalil kelompok massa yang satu dan menyalahkan dalil kelompok massa yang lain? Â Â Â Â
Teman saya bilang, dalam dunia medis umumnya dikenal dua jenis obat penghilang rasa nyeri pada saat dokter melakukan pembedahan yakni anestesia dan analgetika. Anestesia adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri dengan cara "menghilangkan" kesadaran pasien secara penuh atau bius total pada saat proses pembedahan. Sedangkan analgetika adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri tanpa "menghilangkan" kesadaran pasien secara penuh atau bius lokal pada saat proses pembedahan.
Literasi medis di atas mungkin terlalu kasar untuk dianalogikan dengan chaos sosial-politis saat ini di DKI Jakarta. Namun dari sudut pandang tertentu, kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang coba dipropagandakan dengan berbagai dalil pro dan kontra dari kelompok-kelompok ormas pembela agama dan kelompok-kelompok lintas budaya dan etnis atau - sebut saja - pembela kebhinnekaan layaknya "morphine" yang coba diinjeksikan kepada benak publik. Di dalamnya disposisi publik termasuk kesadarannya untuk berpikir kritis benar-benar diuji dan dimatangkan.
Pada bagian lain, kelompok-kelompok politisi yang mulanya disangka sebagai penggerak atau suporter utama bagi kelompok-kelompok massa keagamaan perlahan mulai "menjauhkan diri" dari lingkaran/panggung utama perdebatan chaos dugaan penistaan agama.
Susilo Bambang Yudhoyono terlihat mulai sibuk dan melibatkan diri secara langsung dalam kampanye pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylvia Murni. Para juru orator hebat peristiwa 411, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, juga terlihat mulai melawati Istana Merdeka dengan terkekeh pasca menunaikan mandat Setya Novanto di luar negeri dan demo akbar 212. Sedang kelompok-11, Ahmad Dani dkk, terduga perencana makar 212, pun masih sibuk berdebat dalam "kotak" interogasi petugas keamanan.
Apakah deretan faktum sosial-politis di atas, termasuk ditangkapnya beberapa oknum perusuh kampanye dan pengantin teror bom panci mengindikasikan bahwa suhu politik nasional sudah mulai kondusif di bawah kendali Joko Widodo? Mungkin begitu adanya.
Apapun itu, setidaknya relasi simbiosis mutualis antara kelompok-kelompok ormas keagamaan yang disinyalir radikal-rasialis dan kelompok-kelompok politisi yang disinyalir opurtunis-provokatif dalam lingkaran chaos dugaan penistaan agama mampu "dipisah" untuk sementara atau setidaknya berhasil "dilokalisir" dengan cukup baik oleh pemangku kekuasaan RI.
