Menyoal Koalisi Tambun

[caption caption="Gambar: hanya ilustrasi (poskota.news.com)"][/caption]Ramai-ramai partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) menyatakan dukungan ke Pemerintahan Jokowi-JK. Koalisi yang awalanya menyatakan diri sebagai koalisi permenanen itu nyaris tak berpenghuni ditinggal anggotanya. Partai Amanat Nasional (PAN) mengawali, disusul Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga Partai Keadilan sejahtera (PKS) walau secara malu-malu menyatakan mendukung Pemerintah. KMP hanya tersisa Gerindra. Kalau uluran tangan mereka disambut,  dipastikan koalisi Pemerintah menjadi gemuk, tambun.

Dalam sistem bernegara, kita tak mengenal Koalisi. Namun tidak berarti semangat dan spririt koalisi tidak perlu. Berdasarkan pengalaman selama Orde Baru  pelaksanaan prinsip checks and balances dinilai tidak seimbang. Kekuasaan Pemerintah (ekskutif) rellatif sangat dominan sehingga tak terkontrol. Akhirnya Pemerintahan dijalankan secara diktator.

Itulah sebabnya amendemen UUD 1945 dilakukan untuk menciptakan tata hubungan yang lebih harmonis dan adil. Dengan penerapan sistem checks and balances, pemerintahan akan stabil karena dijalankan secara efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan negara seperti yang telah digariskan dalam konstitusi.

Koalisi tambun satu sisi menguntungkan Pemerintah karena barisannya lebih kuat yang secara otomatis mempermudah dalam setiap pengambilan kebijakan tanpa harus adu argumentasi di Parlemen yang menguras energi seperti yang selama ini dirasakan oleh Pemerintahan Jokowi-JK.

Tapi gambaran indah seperti di atas kerapkali tidak terwujud karena adanya persoalan internal Pemerintahan. Gangguan dan rintangan tidak lagi di Parlemen tapi justru muncul di dalam Pemerinatahan. Kepentingan partai pendukung yang sangat beragam menjadi kendala yang lumayan serius, yang bisa menghambat laju cepat pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono telah menunjukkan bahwa koalisi tambun tidak menjamin roda pemerintahan berjalan efektif. Kita menyaksikan di antara anggota koalisi saling sikut, saling berkonfrontasi, menyandera, bahkan berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Hal-hal seperti ini yang mengkhawtirkan kita semua terhadap apa yang disebut kolisi tambun.

Barisan KMP seperti  PAN, Golkar, PPP dan laiinya memang bertekad merapatnya mereka ke barisan partai pendukung pemerintah membawa misi agung demi kemaslahatan rakyat, bangsa dan negara. Namun, sulit untuk dimungkiri bahwa di 'panggung belakang' mereka bergerilya dan bernegosiasi untuk meraih hal-hal di luar misi mulia tersebut. Ambisi mereka meraih kekuasan tak dapat ditutupi. Publik dengan mudah memahami seperti dalam isu rushufle kabinet jilid II beberapa waktu lalu.

Jokowi harus tegas

Kekhawatiran rakyat terkait koalisi tambun harus disikapi oleh Presiden Jokowi. Jangan sampai rakyat kecewa. Kenapa? Saya masih ingat saat kampanye Pilpres, Jokowi menjanjikan kolaisi ramping dengan selogan koalisi tanpa syarat. Waktu itu Jokowi  terlihat tidak membutuhkan Parpol. Jokowi sangat percaya diri dengan dukungaan rakyat yang sangat besar. Sekarang rakyat menanti sikap tegasnya terkait keinginan parpol-parpol merapat ke Pemerintah.

Jokowi harusnya tidak menampung semua keinginan Parpol. Parpol sepatutnya diuji terlebih dulu, apa betul keinginan bergabung dengan pemerintah untuk kepentingan rakyat? Atau sebenarnya mereka sedang mengincar jatah, “kue pembangunan”? Ketulusan mereka harus dibuktikan. Jika ada Parpol yang sedari awal saja sudah meminta bahkan mentarget posisi menteri, maka Jokowi sepantasnya mengabaikann. Karena Parpol semacam ini yang kelak menjadi benalu di kabinet. Atau Parpol yang dari awal sangat keji menyerang dengan berbagai fitnah, sepatutnya Jokowi tidak meladeni bujuk rayu mereka. Karena perubahan sikap yang sangat mencolok itu tidak mungkin bila tidak dilatarbelakangi motif tersembunyi yang bisa jadi menjadi tujuan utamanya.

Kenapa khawatir?

Ada beberapa alasan, menurut hemat saya kenapa kita khawatir terhadap koalsisi tambun, pertama, kekuasaan yang terlampau absolut, tanpa kekuatan penyeimbang, sangat rawan diselewengkan. Begitu pun dengan pemerintah yang terlalu jemawa, amat mungkin jalan mereka lebih mudah salah arah. Demokrasi tersesat. Ujung-ujungnya seluruh negeri ini yang bakal kena getah.

Kedua, oposisi atau apa istiliahnya dapat berfungsi sebagai pengontrol, pengawas setiap kebijakan pemerintah. Sistem checks and balances yang dilakukan oposisi di Parlemen diharpkan dapat mengendalikan, mengontrol Pemerintah di rel yang dimaui rakyat. Pemerintah bisa saja keluar rel bila tidak ada pihak yang menjadi pengawasnya. Karena idealnya agar checks and balances berjalan dengan seimbang komposisi pemerintah dan oposisi berada pada 50-50 persen dari komposisi kekuatan parpol yang ada. Bolehlah Pemerintah lebih sedikit.

Ketiga, karena diawasi, diplototi, Pemerintah akan selalu waspada, bekerja dan bekerja. Pemerintah akan hati-hati jangan sampai kebijakanaya tidak menguntungkan rakyat. Pemerintah tak bisa santai apalagi tidur sebab oposisi di Parelemen selalu memolototi setiap apa yang dilakukan. Dan koalisi tambun bisa mengubah dari kerja keras menjadi lebih santai, ritme kerja menjadi lamban sebab Pemerintah merasa tidak ada yang ditakuti. Tidak ada oposisi.

Keempat,  koalisi tambun dikhawatirkan Pemerintahan tidak akan berjalan  efektif. Hal ini yang pernah dialami Partai Demokrat selama 10 tahun berkuasa, di mana Presiden SBY selalu terlibat tarik ulur kepentingan dengan partai-partai pendukungnya dalam menelurkan setiap kebijakan.

Akhir kata, koalisi tambun menjadi kekhawatiran bagi rakyat sekarang setelah parpol di  KMP ramai-ramai menyatakan dukungan ke Jokowi – JK. Jokowi sepatutnya tegas menolak parpol bila mamang dipanndang tak perlu. Koalisi ramping seperti sekarang membuat langkah Pemerintah lebih cepat. Walau diakui kegaduhan di Parlemen akibat ula oposisi di Parlemen membuat rakyat muak sebab kritik dan pengawasan mereka kebablasan. Sekarang saatnya Presiden memilih parpol yang ada (menyatakan dukungan) yang diyakini bisa diajak kerja sama. Satu partai lagi saya pandang cukup untuk memberi keseimbangan dan mengurangi kegaduhan. Wa Allahu Alam