"Biasa... Perjalanan Dinas menghabiskan dana."
"Ini sih Perjalanan Dinas penyerapan."
"Modus Perjalanan Dinas jalan-jalan (wisata)."
"Yang kayak gini kok pake perjalanan dinas segala, rombongan (banyak orang), lagi."
Mereka (birokrasi) yang pernah bertugas di daerah biasanya pernah mendengar celetukan yang kurang lebih kalimatnya seperti di atas. :) Apalagi kegiatan yang dilaksanakan dengan perjalanan dinas hanya 1, 2 atau beberapa jam saja, sedangkan biaya dan segala pengeluaran terkait pelaksanaan perjalanan dinas mencakup beberapa hari.
Saya sendiri pernah melaksanakan perjalanan dinas ke suatu daerah untuk melakukan kegiatan yang hanya sekitar 2 jam saja, yaitu sebagai narasumber suatu materi. Walaupun hanya sendirian, namun tetap saja jutaan uang rakyat dihabiskan untuk keperluan perjalanan dinas. Pengeluaran negara yang berasal dari uang rakyat ini saya rasakan inefektif dan inefisien.
Kesadaran tersebut muncul setelah berdiskusi terkait materi yang saya sampaikan. Ternyata kemampuan dan pemahaman SDM di kantor daerah sangat memadai untuk menyosialisasikan berbagai materi dari instansi yang ada di atasnya. Sejak saat itu, saya kapok dan berjanji pada diri sendiri, tidak akan lagi melakukan atau mengikuti hal-hal seperti demikian.
[caption caption="Sumber: lemandore.wordpress.com"]
Hal ini akan menghemat sangat banyak uang rakyat yang bisa dialokasikan untuk hal-hal lain yang lebih dibutuhkan rakyat, seperti pendidikan dasar, kesehatan primer, atau bahkan insfrastuktur di daerah-daerah yang masih jauh tertinggal yang selama ini terkesan diabaikan karena alasan klasik 'tidak ada dana' atau 'tidak ada anggaran'.
Dana sebenarnya ada bahkan di beberapa tempat sangat berlebih sehingga melakukan berbagai pemborosan yang salah satunya adalah pemborosan perjalanan dinas. Tinggal dilakukan spending review (analisis dan evaluasi anggaran) untuk mengeliminasi pengeluaran atau belanja yang tidak perlu. Setelah itu hasilnya dapat dilakukan redistribusi dan realokasi pada sektor-sektor penting atau prioritas dan daerah-daerah tertinggal yang sangat membutuhkan dana untuk pembangunan atau pun rakyatnya yang masih memprihatinkan.
Presiden Jokowi sendiri telah menyadari hal-hal seperti ini. Tinggal para pembantunya, birokrasi, aparat, ASN, Pejabat dan pihak terkait, apakah mau melaksanakannya. Karena bila dilaksanakan, maka akan mengurangi bahkan menghilangkan kenikmatan yang didapatkan dari pemborosan dalam kegiatan perjalanan dinas.
Sebagaimana dipublikasikan oleh website Sekretaris Kabinet, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengkritisi politik anggaran yang selama ini dianut oleh para pengelola keuangan di instansi-instansi pemerintah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sudah melompat 4 kali, akan tetapi tidak bisa memperbesar kapasitas makro produksi negara. Hal itu terjadi karena banyak anggaran kita habis di belanja operasional, banyak habis di belanja rutin dan belanja barang. Hanya bisa di situ, habis belanja-belanja modal yang tidak produktif (sumber).
Semoga anggaran negara yang merupakan uang rakyat dapat digunakan dengan amanah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Bukan menjadi bancakan para pengelola negara baik secara legal maupun ilegal. Presiden sudah sangat jelas memberi arahan dan perintah, tinggal jajarannya apakah ikhlas dan mau melaksanakannya. Salam.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H