Tulisan ini dibuat saat penulis sedang menantikan waktu pengumuman Kabinet Jokowi-JK. Sudah beredar nama-nama menteri yang santer akan masuk dalam kabinet. Nama-nama yang beredar tersebut juga tampak sudah hadir di Istana Merdeka mengenakan baju putih yang merupakan dress code dalam acara pengumuman kabinet oleh Presiden Jokowi.
Menteri-menteri yang terpilih tersebut setidaknya relatif menjanjikan karena sudah lolos dari filter yang dilakukan oleh KPK dan PPATK. Namun demikian, hal ini tidak menjamin menteri yang bersangkutan akan bersih seterusnya. Sangat dimungkinkan sang menteri akan tersandung dan akhirnya tersangkut kasus korupsi. Apalagi bagi menteri-menteri yang sama sekali asing dengan kementerian yang akan dipimpinnya dan belum terbiasa dengan seluk beluk birokrasi pemerintah beserta dengan banyaknya peraturan-peraturan yang akan dilaksanakan.
Berikut beberapa saran penulis kepada para Menteri yang terpilih membantu Jokowi-JK untuk menghindari terpeleset ke dalam banyak masalah:
Ketahui peraturan-aturan terkait
Sangat banyak peraturan-peraturan yang akan dihadapi dan dilaksanakan. Belum lagi peraturan-peraturan baru yang akan dikeluarkan oleh Presiden, Menteri terkait atau Menteri yang bersangkutan. Dari sekian banyak peraturan-peratuan yang ada, maka yang sangat penting dan mendesak untuk diketahui adalah peraturan-peraturan terkait tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga yang dipimpinnya, peraturan terkait keuangan dan perbendaharaan negara serta peraturan terkait pengadaan barang dan jasa. Perlu digarisbawahi bahwa beberapa menteri pernah terpeleset dan tersangkut kasus-kasus pidana yang berhubungan dengan peraturan-peratuan di bidang keuangan/perbendaharaan negara dan pengadaan barang/jasa. Potensi terpelesetnya sang menteri terkait aturan-aturan tersebut bisa diminimalisir dengan bantuan para pejabat/pns yang kompeten dan berintegritas, sehingga tidak asal ABS dan tidak takut memberitahu apa yang harus dilakukan agar tugas dan kerja bisa dilaksanakan dengan optimal tanpa melanggar peraturan-peraturan yang ada.
Hindari keluarga atau yang terkait keluarga ikut tender dalam kementerian/lembaganya
Dengan mendapatkan jabatan menteri ini, tentu saja akan terbuka peluang dan godaan khususnya bagi orang-orang dekat bahkan keluarga menteri itu sendiri. Cukup banyak kasus-kasus yang terjadi justru melibatkan kalangan dekat sang menteri. Misalnya saat ada anak menteri yang terlibat dalam kasus terkait proyek-proyek di kementerian yang dipimpin orang tuanya, maka sangat sulit untuk beralasan bahwa keterlibatan tersebut tidak ada hubungannya dengan jabatan yang dimiliki orang tuanya. Hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh para menteri karena akan mencemari usaha Jokowi-JK dalam membentuk kabinet kerja yang bersih. Penulis yakin, para menteri yang ditunjuk telah mentas dalam memenuhi semua kebutuhan hidupnya, yaitu berasal dari kalangan berada yang telah terpenuhi semua kebutuhan diri dan keluarganya bahkan orang-orang terdekatnya. Alangkah sangat memalukan bila sampai jabatan yang merupakan amanah dan harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, malah dijadikan sarana untuk memperkaya diri, keluarga dan orang-orang dekatnya.
Memilih pejabat-pejabat yang berintegritas dan tidak ABS
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, para menteri akan dibantu oleh banyak pejabat yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) atau dalam istilah yang baru adalah Aparatus Sipil Negara (ASN). Pejabat-pejabat yang terdekat dengan menteri adalah pejabat eselon I yang dibawahnya juga dibantu oleh pejabat-pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV. Para menteri harus memiliki pejabat-pejabat yang berintegritas, bekerja keras dan yang paling penting adalah tidak ABS (Asal Bapak Senang). Yang terakhir tersebut adalah agar pembantu sang menteri tidak mendapatkan laporan ABS yang berasal dari pejabat-pejabat dibawahnya, yang akhirnya laporan ABS tersebut akan diteruskan ke menteri. Bila hal ini terjadi maka sang menteri tidak akan optimal dalam melaksanakan tugasnya bahkan bisa jadi apa yang ditargetkan tidak akan tercapai.
Membenahi birokrasi
Setiap menteri harus membenahi birokrasi yang ada dalam kementeriannya. Hal ini bukan hanya tugas dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Para Menteri lah yang terdekat dengan pada PNS yang ada dilingkungannya. Membenahi birokrasi tidak hanya dengan meningkatkan kesejahteraan, namun bagaimana memberdayakan birokrasi agar menjadi lebih efektif dan optimal dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugasnnya. Tantangan para menteri adalah memupus budaya PGPS (pintar goblok penghasilan sama) yang masih kerap terjadi. Para menteri harus berupaya agar pejabat-pejabat dibawahnya adalah yang berintegritas, kompeten dan memiliki kepemimpinan yang baik. Hal ini sangat penting agar organisasi di kementerian masing-masing dapat lebih berkinerja dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan segenap pemangku kepentingan.
Selamat bekerja wahai para Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK. Seluruh rakyat Indonesia menantikan kinerja dan pelayanan kalian, untuk menjadi lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera dalam rangka menjadi Indonesia Hebat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membimbing Anda dan kita semua dalam kebenaran dan kejujuran. Salam.