Mohon tunggu...
Amirsyah Oke
Amirsyah Oke Mohon Tunggu... Administrasi - Hobi Nulis

Pemerhati Keuangan negara. Artikel saya adalah pemikiran & pendapat pribadi.

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop

Saran Untuk Ahok: Minta KAP Mengaudit Laporan Keuangan DKI

9 Juli 2015   15:06 Diperbarui: 9 Juli 2015   15:06 297
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

 

Saat ini berbagai media sedang ramai memberitakan adanya komunikasi yang cukup panas antara Gubernur DKI Jakarta – Ahok dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ahok mempertanyakan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Ahok mengaku bingung dengan penilaian BPK yang memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saat masa Fauzi Bowo, dimana DKI kehilangan aset yang sama dan saat ini sedang berusaha diperbaiki. Kini BPK menjadikan hal tersebut sebagai catatan, yaitu belum memadainya pengendalian, pencatatan, dan pengamanan aset melalui skema kemitraan dengan pihak ketiga sehingga berpotensi merugikan Pemprov DKI senilai Rp 3,58 triliun (kompas).

Mencermati persoalan ini. Berkelebat sebuah ide dibenak saya. Mungkin Ahok perlu meminta pihak lain untuk mengaudit Laporan Keuangan Pemprov DKI. Yang diaudit adalah laporan keuangan yang sama dengan yang diaudit BPK yaitu laporan keuangan tahun 2014. Ahok dapat meminta bantuan Kantor Akuntan Publik (KAP) besar yang telah terkenal kredibilitas dan integritasnya.

Hasil audit dari KAP tersebut nanti bisa dibandingkan dengan hasil audit dari BPK lalu diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Masyarakat akan menilai dan berpendapat berdasarkan hal tersebut. Namun ini hanya sekelebat ide yang melintas dipikiran saya saja. Kebetulan saya sedikit memahami terkait akuntansi dan laporan keuangan serta seluk beluk pemeriksaan keuangan.

Terlepas dari opini laporan keuangan Pemprov DKI dimasa Ahok yang mendapatkan opini WDP yang kalah dengan masa Foke yang mendapatkan opini WTP, saya yakin masyarakat Jakarta tidak perduli terkait hal tersebut. Yang penting masyarakat merasakan manfaat dan perbaikan yang nyata dari apa yang telah dikerjakan dan dilaksanakan oleh Gubernurnya. Apalagi laporan keuangan yang mendapat opini WTP belum menjamin sang Kepala Daerah beserta birokrasinya tidak korupsi, dan juga tidak menjamin rakyatnya sejahtera.

Ini cuma sekelebat ide. Jangan terlalu dipikirkan dan diambil hati. Salam :)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun