Dunia pendidikan di Indonesia kembali dicoreng oleh perilaku tidak bertanggungjawab yang mencoba memasukkan intrik politik ke dalam soal-soal ujian. Beberapa waktu lalu terjadi di Kota Tangerang dimana dalam ujian akhir tingkat SMA/MA terdapat soal yang jawabannya hanya berisi nama sebuah partai politik. Hal ini bisa saja diartikan soal tersebut sedang mempromosikan partai politik tertentu pada pemilih pemula di level SMA/MA khususnya di Kota Tangerang.
Hal serupa baru saja terjadi kembali yaitu adanya soal terkait Jokowi dalam Ujian Nasional tahun 2014 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sontak hal tersebut menuai kejaman. Hal ini juga bisa diartikan soal tersebut sedang mempromosikan Jokowi yang kebetulan adalah calon presiden (capres) dari PDIP yang merupakan pemenang pemilu berdasarkan hasil quick count yang dilakukan oleh berbagai pihak.
Mengamati dua fenomena di atas, sangat wajar bila siapapun dapat berpendapat sesuai persepsi masing-masing. Apalagi bila dikaitkan dengan masih hotnya suasana pileg yang telah berlangsung, lalu sebentar lagi akan berlanjut pada pilpres. Setiap pihak pasti memiliki kepentingan terhadap jagonya masing-masing. Ada yang berusaha untuk terus memunculkan capres idolanya agar lebih dikenal publik, ada juga yang berusaha agar capres yang bukan idolanya tidak disukai oleh publik. Hal ini adalah fenomena yang jamak terjadi menjelang pemilihan umum.
Penulis mencoba menyajikan beberapa persepsi yang memungkinkan terjadinya peristiwa di atas, dimana hal-hal terkait intrik politik masuk ke dalam soal-soal ujian anak sekolah yang semestinya tidak boleh terjadi. Setidaknya ada tiga kemungkinan, yaitu:
1. Perbuatan pihak-pihak yang mendukung
Bisa jadi hal tersebut adalah perbuatan pihak yang mendukung sehingga berusaha melakukan segala cara agar yang didukungnya dapat lebih dikenal publik, menarik simpati dan akhirnya tergerak untuk ikut mendukung dan memilih. Pihak yang mendukung bisa saja ada diantara mereka yang terlibat dalam pembuatan soal-soal tersebut. Yang menjadi poin kritis adalah, apakah pihak yang didukung tersebut dalam hal ini misalnya Jokowi beserta parpol pengusung/tim suksesnya atau parpol/pengurus/tim sukses ikut terlibat sedemikian rupa mengusahakan terjadinya hal tersebut? Ataukah mereka sama sekali tidak terlibat terkait terjadinya peristiwa tersebut?
2. Perbuatan pihak-pihak yang ingin menjatuhkan
Bila ada pihak yang mendukung, tentu saja ada pihak yang tidak mendukung bahkan mungkin saja ingin menjatuhkan pihak lain sehingga melakukan hal tercela tersebut. Mudah ditebak, adanya soal-soal ujian sekolah yang dimasuki intrik politik, tentu saja akan menuai kecaman dari berbagai pihak seperti dianggap melakukan kecurangan, menghalalkan segala cara dan berbagai kecaman lainnya. Siapa yang paling dirugikan dengan terjadinya hal ini? Siapa juga yang paling diuntungkan dengan terjadinya hal ini? Dua pertanyaan ini bukan logika yang sulit untuk dicerna.
3. Kelalaian pihak yang bertanggungjawab dalam pembuatan soal-soal UN.
Kemungkinan ketiga adalah, adanya kelalaian dari pihak-pihak yang terlibat dan bertanggungjawab terhadap pembuatan soal ujian. Mungkin saja karena sudah lelah dan mumet membuat banyak soal, akhirnya membuat soal yang rada aneh dan menyimpang dari materi pelajaran yang seharusnya. Tentu saja yang paling ditunggu klarifikasinya adalah pihak dari Kementerian Pendidikan, baik dari jajaran Menteri hingga mereka yang terlibat langsung dalam pembuatan soal-soal ujian kontroversi tersebut (untuk soal terkait Jokowi) dan jajaran pimpinan daerah, dinas pendidikan hingga pembuat soal bersangkutan (untuk soal terkait parpol di Tangerang).
Dari kejadian munculnya soal-soal ujian sekolah yang kontroversi karena berbau iklan politik, yang paling patut dicermati adalah siapa saja yang memiliki otoritas yang paling memungkinkan terjadinya hal tersebut. Yang memiliki kewenangan memiliki potensi untuk menyalahgunakan wewenang dan juga sebaliknya, tetap bisa menjalankan wewenangnya dengan profesional tanpa preferensi apapun.
Agar kejadian serupa tidak terus berulang dan menodai netralitas dunia pendidikan di Indonesia, ada baiknya hal ini diusut sampai tuntas hingga didapatkan siapa yang bertanggungjawab dan mengapa hal tersebut sampai dilakukan. Hal ini sekaligus akan menjawab semua spekulasi dan anggapan-anggapan yang bisa saja merugikan banyak pihak bahkan merugikan semua pihak. Selama belum ada kesimpulan dari hasil pengusutan/penyelidikan, maka konsekuensinya akan tetap ada perang opini, saling tuding, saling tuduh dan saling menjelekkan demi mendukung jagonya masing-masing. Mereka yang punya strategi jitu serta langkah yang bijak dan tepat dalam menanggapi berbagai persepsi/opini negatif, kemungkinan akan menuai hasil positif sehingga tetap mendapatkan dukungan rakyat.
Catatan: Nama Parpol yang ada di soal ujian sekolah tidak disebutkan dengan asumsi semua pembaca sudah mengetahuinya. Hal ini untuk menghindari debat berkepanjangan dengan cyber army :)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H