Calon Bupati Purwakarta No Urut 1, Padil Karsoma mengapresiasi langkah MUI Kabupaten Purwakarta yang mendorong seluruh kandidat maupun pendukungnya untuk tidak menyebarkan provokasi.
Dalam berbagai media massa yang beredar, Padil Karsoma menyebutkan bukan masanya lagi kandidat calon kepala daerah menyebarkan provokasi untuk memenangkan Pilkada. Menurutnya, Pilkada harus dilakukan secara fair, mengedepankan program bukan kebencian.
Sebelumnya, sebagaimana diwartakan oleh http://pojoksatu.id, Ketua Umum MUI Purwakarta, Kiai John Dien, Kamis (8/3/2018), menegaskan kepada seluruh stakeholder pasangan calon agar tidak menyebarkan provokasi.
Wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim tersebut, menyampaikan imbauan terkait pesta demokrasi di Purwakarta. Imbauan itu tertuang dengan Nomor : 13/07/MUI-PWK/II/2018.
Kiai John Dien menyatakan mendukung sepenuhnya mendukung proses pilkada di Purwakarta. Tentu saja, dukungannya dengan catatan seluruh prosesnya berjalan sesuai dengan aturan, lancar dan tertib.
Dalam imbauan yang dia tandatangani bersama Sekretaris Umum MUI Purwakarta, Yusep Solihudien juga disampaikan terkait etika berkampanye.
Yusep Solihudien menegaskan dalam berkampanye ia menghimbau agar partai politik dan tim sukses tidak menyebarkan ujaran kebencian kepada pihak lawan. Semua perbuatan tidak baik, berupa lisan, tulisan atau apapun, itu agar tidak dilakukan.
Korps ulama Purwakarta juga memberikan saran kepada seluruh pasangan calon. Mereka diminta untuk memaksimalkan sosialisasi program melalui berbagai media. Tujuannya, agar seluruh masyarakat Purwakarta mengetahui langkah-langkah yang kelak akan dilaksanakan jika terpilih.
MUI Purwakarta menyatakan kampanye harus bersifat sosialisasi program tidak boleh saling menjatuhkan. Pilkada justru harus menjadi penguat wawasan umat, bukan pemecah belah.
Selain mendukung para calon untuk tidak menebarkan kebencian, kepada para tokoh Agama, MUI Purwakarta pun mewanti-wanti agar mereka tidak melakukan tindakan pragmatisme politik.
Artinya, mereka tidak boleh memihak salah satu pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada, melainkan harus mengayomi umat dan seluruh pasangan calon.
