Dinasti Politik Menghantui Purwakarta

Majunya istri Dedi Mulyadi (DM) yaitu Anne Ratna di Pilkada Purwakarta 2018 meneguhkan indikasi keluarga DM sedang membangun dinasti politik di Purwakarta. Hal ini disampaikan oleh Pengamat politik Universitas Parahyangan (Unpar), Asep Warlan.

Memang sulit dibantahkan, jika keluarga DM sedang membangun dinasti politik di Purwakarta. Karena selama hampir dua dekade terakhir, Purwakarta dipegang oleh keluarga DM. 

Setelah dua periode menjabat di Pilkada 2018 dengan dalih berhasil selama memimpin Purwakarta, DM kembali mendukung istrinya maju untuk menggantikannya.

Padahal kapasitas dirinya dengan istrinya jelas-jelas berbeda. DM mungkin mampu mengemban amanah menjadi bupati Purwakarta selama dua priode, tetapi sulit untuk yakin jika istrinya pun mampu melakukannya.

Hal yang mungkin menjadi alasan majunya ibu Anne adalah demi melanggengkan kekuasaan keluarga DM di Purwakarta. Sebagaimana diketahui sebelum DM, jabatan bupati di Purwakarta pun dipegang oleh paman dari Anne, Bunyamin Dudih.

Kembali mengutip pernyataan Asep Warlan, majunya Anne dengan pasangannya Aming memang belum bisa dikatakan sebagai dinasti politik. Sebab, sambung dia, dinasti politik berlaku apabila dilanjutkan oleh anak atau adik dari petahana. Tetapi indikasi dinasti politik itu tetap ada karena berasal dari satu kelompok keluarga besar.

Di mata hukum, dinasti politik saat ini memang diperbolehkan terjadi di Indonesia. Setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam kontestasi pilkada serentak, menjadi alasan utamanya.

Meski demikian, belajar dari berbagai kasus di daerah, dinasti politik rentan dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Karena itu, kepemimpinan keluarga DM harus tetap diwaspadai.

Secara hukum memang tidak bermasalah, tetapi dinasti politik menjadi persoalan apabila dilihat dalam pendekatan demokrasi. Sebab, dinasti politik akan membatasi partisipasi dan kaderisasi dari putra daerah tersebut maupun kader partai politik.

Asep wawan menyatakan, budaya politik dinasti harus dihindari, karena kalau gagal, kegagalan itu akan berlarut-larut tidak memuaskan rakyat. Ia melihat ada upaya untuk menutup demokratisasi di Purwakarta.  Tidak ada partisipasi dan kaderisasi menjadi bukti adanya kekuatan dinasti.

Menghadapi Pilkada Purwakarta 2018, Asep Wawan menilai meski Dedi Mulyadi telah berkuasa hampir 15 tahun di Purwakarta, tidak menjamin Anne bisa menang dengan mudah. Pasalnya, sambung dia, pilkada serentak akan mempersulit dukungan langsung dari Dedi Mulyadi yang juga maju di Pilgub Jabar.