Proses perdamaian konflik Patani, Thailand Selatan bakal melanjutkan lagi setelah jeda panjang sejak pemilihan umum Maret yang lalu. Manakala proses telah tersandung pihak Pemerintah Thailand dan MARA Patani, sebuah payung organisasi dari enam gerakan militan Patani.
Pemerintah pusat di Bangkok ingin menjaga pembicaraan dalam mode membangun kepercayaan, sementara MARA Patani ingin mengubah persneling, melembagakan proses dan tinta apa pun prestasi dan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua pihak.
Perundingan damai terhenti ketika Thailand saat bersiap untuk pemilihan umum. Kini, Jenderal Prayut Chan-o-cha diangkat kembali sebagai perdana menteri periode yang kedua, dan konflik di wilayah ini kononnya diperkirakan akan menjadi prioritas utama pemerintah PM Prayuth.
Demikian perdebatan saat ini di kalangan aparat keamanan adalah apakah Jenderal Udomchai Thamsarorat, ketua negosiator Thailand, akan terus mengepalai Panel Dialog Perdamaian sekarang setelah ia menjadi senator.
Jenderal Udomchai dilantik sebagai ketua negosiator perdamaian pada Oktober tahun lalu, menggantikan Jenderal Aksara Kherdpol. Dia langsung segera menjangkau anggota komunitas internasional dan organisasi masyarakat sipil setempat (CSO).
Dia menyatakan bahwa mereka dapat bertindak dan mengajak lawan bicara antara pemerintah Thailand dan gerakan pembebasan Patani-Melayu yang pengaruh, yaitu Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN), sebuah gerakan lama yang mengendalikan hampir semua militan yang menolak untuk bergabung dalam pembicaraan damai.
Upaya-upaya yang diselenggara oleh Udomchai untuk menjelajahi jalan-jalan di luar proses Jalur satu resmi telah membuat MARA Patani jengkel, Setelah Shukri Hari, Ketua negosiator Mara Patani pada Februari mengeluarkan pernyataan yang menyerukan pemerintah Thailand untuk menggantikan Jenderal Udomchai. Demikian sebulan yang lalu, Shukri mengundurkan diri dari posisinya dengan alasan kesehatan.
Namun tidak jelas agenda seperti apa yang akan dilaksanakan. Sementara pemerintah Thailand, Udomchai telah menghapus proyek Zona Keselamatan (Safety Zone) ditambah komponen gencatan senjata, dan mereka mendukung penuh keterlibatan langsung dengan BRN.
BRN telah mengeluarkan beberapa tuntutan selama bertahun-tahun sejak 2013, termasuk tuntutan pembebasan semua orang yang dipenjara dengan tuduhan terkait pemberontakan, juga tuntutan partisipasi keterlibatan mediator internasional dan pengamat untuk perundingan tersebut, serta mendapatkan cap Parlemen untuk menjadikan perundingan itu sebagai agenda nasional.
