LBH Jawa Tengah Siap Berikan Bantuan Hukum Gratis pada Warga Miskin

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jawa Tengah Ahmad Kemal Firdaus mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan bantuan hukum gratis kepada warga miskin yang tidak mampu. Menurutnya, sebagai pengacara, dirinya memiliki tanggung jawab untuk mengabdikan diri kepada masyarakat.

[caption caption="sumber foto : hukumonline.com"][/caption]Kemal menjelaskan program bantuan hukum ini sejalan dengan program beberapa kementerian dan lembaga tinggi negara yang melakukan penandatangan nota kesepahaman bersama (MoU) terkait penanganan perkara tindak pidana. Salah satu tujuannya agar warga di kawasan tertinggal atau desa juga mengerti persoalan hukum. Salah satu bentuk realisisasi MoU adalah dibentuknya bantuan hukum bagi warga desa. Dengan demikian, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, masyarakat di desa bisa dengan mudah mengakses informasi dan bantuan hukum.

Kemal menjeaskan meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.

Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus diimplementasikan melalui pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum ini.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Undang-Undang ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

Program Bantuan Hukum merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kewajiban negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Ada tiga pihak yang diatur di undang-undang ini, yakni penerima bantuan hukum (orang miskin), pemberi bantuan hukum (organisasi bantuan hukum) serta penyelenggara bantuan hukum (Kementerian Hukum dan HAM RI).