Sekali Lagi Soal Korupsi: Budaya Korupsi Ganti dengan Budaya Bisnis

Korupsi yang sudah mendarah daging atau sudah menjadi budaya tersebut, sebenarnya bisa diarahkan atau diganti menjadi budaya bisnis. Sebenarnya pendapatan/penghasilan yang kita peroleh, apakah kita selaku pegawai swasta, PNS atau isntitusi lainnya, terutama yang angkanya/nilainya  sudah "lumayan" tersebut,  bisa kita tingkatkan lagi angkanya/nilainya dengan  "other income" melalui kegiatan bisnis yang  kita jalankan atau yang akan kita jalankan nanti dari uang kita dapatkan tersebut.

Apalagi bagi pegawai yang menduduki jabatan tinggi atau jabatan publik, maka pendapatan/penghasilan yang tergolong "gede" tersebut, bisa menjadi lebih "gede" lagi bila kita usahakan dengan jalan bisnis. Apalagi pasar dan atau konsumen yang akan menjadi sasaran kita sangat potensial, apa yang dijual di negeri ini, dapat dipastikan akan dibeli. Bukankah, anak negeri ini terkenal dengan sifat konsumtifnya.  Mengapa tidak, kita melakukan bisnis. Pelaku usaha/bisnis di negeri ini justru sudah pada banyak yang kuat, dan menjelma menjadi "konglomerasi", kenapa tidak, anak negeri ini juga "bisa" sekapasitas mereka.

Sumberdaya alam yang tersedia, sering kita jual langsung atau kita jual berupa produk primer, berupa produk belum diolah, yang nota bene belum menciptakan nilai tambah (value added).  Nah, mengapa tidak, kita nimbrung untuk melakukan bisnis,  untuk menciptakan "hilirisasi", menciptakan industrialisasi. Sebagai contoh saja, di Palembang, dulu ada pabrik Ban Mobil dan Motor, bangkrut, karena terkendala tehnis/operasional, nah artinya peluang ini masih tersedia dan memang menjanjikan.

Mengapa tidak, pejabat pegawai di kantor Kementerian Keuangan mempunyai bisnis pabrik Ban atau bisnis Energi yang mengelolah batu bara  menjadi minyak  atau bisnis lainnya, ketimbang kita berlomba-lomba memenuhi kebutuhan konsumtif atau menuruti hawa nafsu glamor/hedonisme  dengan tindakan merugikan negara dan rakyat banyak tersebut (baca: " k o r u p s i").

Namun ingat, bisnis juga harus dilakukan dengan normal, jangan mau cepet alias mau instan dilakukan dengan "curang", jika demikian, maka sama saja dengan kita melakukan tindakan yang merugikan banyak pihak tersebut (korupsi). Lakukan bisnis dengan normal, saya yakin kita bisa. Apalagi bila kita seorang pejabat, tentu memiliki banyak akses. Nah, akses tersebut sah-sah saja kalau kita manfaatkan dalam rangka memperlancar dan memperbesar bisnis kita.

Yakinlah, dengan hasil bisnis tersebut, bukan kita ingin membeli jabatan, tetapi justru hasil bisnis kita tersebut bisa memberi kemaslahatan untuk semua bahkan seorang bisa saja dengan hasil bisnisnya membali apa saja, (maaf) termasuk memebeli pulau bahkan membeli suatu negara, jika ada yang mau menjual.

Contoh seorang Elon Musk pelaku bisnis, penemu, dan industrialis dari Amerika Serikat yang total kekayaannya dihitung sebagai yang nomor satu di dunia versi Bloomber. Jumlah  kekayaan Elon Musk yang begitu fantastis ini bahkan di klaim mampu untuk membeli sebuah negara dengan uang yang dimilikinya. (zonabanten.com, 22 Pebruari 2022).

 

Maaf ini hanya sekedar pemikiran bebas, menurut saya  ketika kita sudah menjadi pelaku bisnis/usaha yang kaya raya,  mungkin   kita sudah tidak lagi dihantui oleh suatu keinginan untuk menjadi pejabat pada suatu institusi yang bergengsi  dan atau dihantui untuk menjadi pejabat publik tertinggi di negeri ini, sudah menjadi pejabat tidak lagi mau "menyambi" jadi komisaris, yang ada kita akan konsen untuk mengurus bisnis kita.  Kalau pun pemikiran kita dibutuhkan, atau kita diminta "menjabat" tersebut, mungkin bisa kita penuhi, namun orietntasinya bukan lagi mencari uang tetapi justru kita menyumbang demi kemajuan negeri ini, karena kita masih tetap ingin mengurus bisnis kita. Namun, dalam hal ini jangan pula karena uang hasil bisnis kita sangat fantastis, maka kita mau mengatur dan atau mengarahkan kebijakan suatu negara. Selamat tinggal pelaku-pelaku korupsi, selamat datang pelaku-pelaku bisnis. Semoga!!!!!