Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Indonesia masih diwarnai dengan isu tindak kecurangan dan nepotisme. Hal ini menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat umum terhadap sistem rekrutmen tradisional. Kehadiran nepotisme dalam proses seleksi CPNS telah memicu kebutuhan mendesak akan penerapan sistem Computer Assisted Test (CAT).Â
Sistem CAT diharapkan dapat mengurangi praktik kecurangan dan meningkatkan transparansi dalam proses rekrutmen. Beberapa manfaat penerapan sistem CAT yaitu meningkatkan produktivitas, menghemat waktu, meningkatkan akurasi, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan kepercayaan publik. Penerapan sistem CAT tidak hanya dapat membantu mengatasi masalah kecurangan dan nepotisme, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses rekrutmen CPNS secara keseluruhan.
Pemeriksaan hasil ujian dengan menggunakan sistem terbaru ini berlangsung dengan lebih efeltif dan efisien. Karena sesudah peserta menyelesaikan soal-soal, hasilnya dapat segera diketahui oleh peserta itu sendiri melalui monitor, tanpa menunggu waktu yang lama pada hari itu juga. Lain halnya dengan pemeriksaan hasil ujian secara manual yang memakan banyak waktu, di mana proses pemeriksaan untuk satu peserta saja dapat membutuhkan waktu beberapa menit oleh panitia. Hal inilah yang menjadi celah tindak kecurangan di dalam proses seleksi CPNS, karena banyak oknum-oknum nakal yang memanfaatkan ujian secara manual ini untuk melakukan kecurangan baik dalam manipulasi proses bahkan hingga ke hasil akhir tes CPNS tersebut. Jadi dengan menggunakan sistem CAT ini peserta dapat segera mengetahui hasilnya. Sebaliknya, dalam sistem manual, peserta hanya bisa menunggu hingga berbulan lamanya untuk mengetahui hasil tes tersebut.
Efektivitas sistem seleksi diukur dari kemampuannya mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam kasus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Badan Kepegawaian Negara (BKN), target utama adalah mewujudkan transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas. Meskipun penggunaan Computer Assisted Test (CAT) diharapkan dapat mencegah kecurangan, kenyataannya masih terjadi kecurangan oleh oknum-oknum tertentu. Berdasarkan riset pada beberapa situs berita online dari 2017 hingga 2021, terdapat bukti keterlibatan beberapa oknum PNS dalam kecurangan seleksi CPNS. Hal ini diperparah dengan beredarnya berbagai respons warganet di media sosial terkait tingginya jumlah kasus kecurangan pada tahun 2021. Puncak krisis terjadi ketika tagar #BKNSarangMaling menjadi trending di Twitter. Tagar ini diperkenalkan oleh akun anonim dan menarik perhatian publik. Hal ini menjadi salah satu faktor utama krisis yang dihadapi BKN sebagai panitia penyelenggara seleksi CPNS.
Awal Mula dan Kronologi Terbongkarnya Kecurangan CASN 2021 di Buol dan Mamuju
Kasus kecurangan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun 2021 terbongkar di dua daerah, yaitu Buol, Sulawesi Tengah, dan Mamuju, Sulawesi Barat. Awalnya, kasus di Buol terungkap melalui media online dengan modus remote access. Sekitar 40 peserta di sana teridentifikasi melakukan kecurangan, bahkan merusak sistem CSCASN. Mereka mendapatkan nilai SKD tertinggi nasional, yaitu 510. Hal ini memicu reaksi keras, termasuk investigasi dan audit oleh Komisi II DPR. Akun anonim @txtdaridgmbk di platform X kemudian menyebarkan informasi tentang kecurangan dan nama pejabat BKN yang terlibat. Mereka juga berupaya memengaruhi opini publik terkait kebijakan Panselnas. Menanggapi hal ini, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo mengumumkan sanksi tegas berupa pemberhentian secara tidak hormat bagi ASN yang terlibat.
Satuan Tugas Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Satgas AKKASN) dibentuk untuk menyelidiki kasus ini. Di Mamuju, kecurangan ditemukan pada 23 September 2021 dengan modus aplikasi Zoho Assist. Informasi tentang modus dan sanksi kecurangan ini beredar luas di media, termasuk berita terkait kecurangan di Buol.Â
Menteri Tjahjo Kumolo menegaskan sanksi tegas bagi pelaku dan Kepala BKPSDM Buol dinonaktifkan karena keterlibatannya. Kasus ini menjadi pengingat penting tentang pentingnya menjaga integritas dalam proses seleksi CASN. Upaya untuk memulihkan kepercayaan publik dilakukan melalui investigasi, sanksi tegas, dan pembentukan Satgas AKKASN.
Sanksi Pidana untuk Kebocoran Soal CPNS
1. Pasal 55 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pembantu kejahatan. Seseorang yang membantu orang lain, melakukan tindak pidana, dapat dihukum dengan penjara paling lama setengah dari waktu maksimum yang ditentukan untuk pelakunya.
2. Pasal 263 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pemalsuan surat. Seseorang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat asli, dengan maksud untuk menipu orang lain agar menimbulkan kerugian, dapat dihukum dengan penjara paling lama 6 tahun.
