Jurnalisme politik merupakan bidang jurnalisme yang fokus pada peliputan peristiwa dan isu-isu politik. Peran media dalam jurnalisme politik sangatlah penting dalam membangun masyarakat yang terinformasi dan demokrasi yang sehat.
Perkembangan teknologi telah merambah ke dalam kehidupan manusia. Media sosial yang awalnya merupakan sarana untuk menampilkan diri, kini berubah mempengaruhi iklim politik suatu negara. Di negara demokrasi, media termasuk dalam pilar keempat karena dinilai lebih netral dan kebal terhadap pengaruh kekuasaan negara. Dengan hadirnya media sosial, masyarakat menjadi lebih apresiatif dan aktif terhadap isu-isu nyata yang sedang terjadi, yang tentunya dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat terhadap isu-isu publik.
Media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik melalui cara mereka melaporkan berita dan isu-isu politik. Pemberitaan yang berimbang dan obyektif dapat membantu membentuk pandangan yang lebih adil dan komprehensif mengenai isu-isu tertentu.
Dengan menyediakan informasi tentang proses pemilihan, kandidat, dan isu-isu kampanye, media mendorong partisipasi politik di antara masyarakat. Liputan yang komprehensif mengenai pemilu dan aktivitas politik lainnya dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga dalam proses demokrasi.
Jurnalisme politik memainkan peran yang sangat krusial dalam demokrasi dan pembangunan masyarakat yang terinformasi. Berikut beberapa poin penting mengenai peran media dalam konteks ini:
1. Pengawasan dan Akuntabilitas
Media berfungsi sebagai pengawas pemerintah dan lembaga lainnya, memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jurnalisme investigatif mengungkap korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan berbagai pelanggaran lain, yang membantu menjaga transparansi dan akuntabilitas.
2. Menyediakan Informasi
Media menyediakan informasi yang relevan dan akurat tentang peristiwa politik, kebijakan publik, dan keputusan pemerintah. Dengan akses terhadap informasi yang tepat, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berpartisipasi secara efektif dalam proses demokrasi.Â
3. Mendidik Publik
