Indonesia sebagai negara yang telah merdeka sejak tahun 1945 memiliki cita-cita bangsa yang sangat mulia untuk diwujudkan bersama-sama yang mana cita-cita tersebut telah tertuang pada pembukaan UUD 1945 alinea IV Â yang berisi: melindungi segenap warga negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam perdamaian dunia.
Untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa tersebut maka pemerintahan sebagai system penyelenggaraan negara harus mampu memberikan kinerja sebaik-baiknya demi kemajuan bangsa serta kesejahteraan seluruh warga negara. Agar mampu memberikan kinerja yang baik maka system kerja dari pemerintahan itupun harus menciptakan Good and clean government.
Penyelenggaran pemerintah dalam Good and Clean Government berkaitan dengan isu transparansi, akuntabilitas public, prioritas kinerja pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan kualitas sebaik mungkin, serta menekan penyalahgunaaan wewenang dilingkungan aparatur pemerintahan itu sendiri.
Good and Clean Government juga dipahami sebagai suatu penyelenggaran pemerintahan yang bertanggung jawab agar pemerintahan tersebut sejalan dengan prinsip negara demokrasi, memiliki kinerja pemerintahan yang efisien, serta pemerintahan yang bebas dan bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Namun, apakah bangsa kita ini benar-benar telah menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan prinsip Good and Clean Government? Apalagi jika kita mengingat, dari tahun ketahun kasus korupsi di Indonesia terus saja meningkat.
Contoh kasus, pada tahun 2021 Â Mentri Sosial Juliari Batubara ternyata menjadi pelaku korupsi bansos dengan kerugian negara hingga mencapai puluhan miliar. Disaat hidup dan mati seseorang dapat bergantung pada bantuan sosial yang diberikan pemerintah, malah oleh mentri sosial kita sendiri pada saat itu digunakan untuk kepentingan pribadinya. Alhasil, karena bantuan yang tidak sampai kepada tangan yang membutuhkan, banyak masyarakat mengalami kerugian parah.
Tak hanya pada lingkup kementrian, bahkan di lingkup Pendidikan-pun ternyata juga telah dijadikan ladang korupsi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini. Kasus korupsi yang baru-baru ini menggegerkan publik yakni korupsi yang dilakukan oleh rector Universitas Udayana, I Nyoman Gde Antara yang diduga merugikan negara dengan jumlah kerugian sangat fantastis, yakni sekitar Rp 433,9 miliar.
Fenomena korupsi yang terus terjadi ini, sudah sepatutnya menjadi masalah serius negara yang harus segara ditangani, mengingat daya rusak yang ditumbulkan korupsi sangat luar biasa merugikan berbagai aspek dalam suatu negara. Banyaknya praktik-praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi dalam system pemerintahan ini akan menghambat pembangunan bangsa dalam mewujudkan cita-cita yang telah digaungkan dan diperjuangkan sejak awal kemerdekaan.
Pejabat pelayanan public yang bergerak dibawah pemerintahan sudah menjadi kewajiban untuk mengabdi dan memberikan pelayanan sebaik mungkin untuk masyarakat. Jabatan yang mereka emban diberikan untuk memberikan trobosan dan kinerja yang terbaik demi kesejahteraan rakyat.
Untuk memberantas segala Pratik KKN demi negara yang benar-benar menerapkan prisnsip Good and Clean Government  memanglah tidak mudah. Apalagi Pratik KKN di negara kita ini sudah seperti budaya turun temurun yang terus terjadi tiada henti. Namun, tentu saja usaha harus tetap ditorehkan, bahkan usaha sekecil mungkin jika bisa memberantas korupsi tetaplah berharga.
Untuk memberantas praktik penyimpangan yang telah menjadi budaya turun temurun ini tentu haruslah melalui Kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat harus sama-sama menunjukkan aksi demi negara yang bebas dari penyakit. Mulailah dari hal sederhana yang dapat kita tanamkan pada diri sendiri, misalnya memperkuat rasa nasionalisme. Apabila rasa nasionalisme dan bela negara kita kuat, maka kita tidak akan pernah mampu melakukan hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan bangsa.
