Untuk Keempat Kalinya, Kementerian Luhut Dapat Predikat WTP

Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk keempat kalinya.

Menteri Koordinator Bidan Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa ia sangat bersyukur atas predikat opini WTP, ia pun meminta agar seluruh pegawainya untuk bekerja lebih keras lagi

"Kami bersyukur atas predikat ini, yang menurut laporan hasil pemeriksaan, kami mendapatkan opini WTP. Hasil ini sejatinya menuntut kita harus bekerja keras lagi, dan kepada seluruh pegawai Kemenko Marves untuk melaksanakan tata kelola keuangan yang baik, dengan berdasarkan prinsip ; akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Saya minta kalian jangan main-main, saya mau kita semua betul-betul tertib" kata Luhut dalam keterangan resmi, Jumat (24/07/2020).

selain itu dalam situasi dan kondisi pandemi Covid 19. pihaknya telah melakukan refocusing dan kegiatan relokasi anggaran. anggaran yang telah dialokasikan oleh Kemenko  Marves sebesar Rp 9,2 milyar, dan sampai dengan bulan Juni 2020 telah direalisasikan sebanyak Rp 2,6 milyar. 

"Disini Saya ingin menekankan kepada seluruh jajaran saya untuk 5 bulan ke depan, akan sangat menentukan rebound nya ekonomi kita pada kwartal 3, dengan demikian seluruh anggaran belanja, baik di kami maupun kementerian dan lembaga dibawah koordinasi kami, kami dorong agar betul-betul bisa diturunkan dengan cepat . Ad yang mengkritik terkait perjalanan dinas sekarang, namun bila tidak dilakukan itu, pariwisata tidak akan jalan" Jelasnya. 

Luhut juga mengucapkan terima kasih dan akan menindaklanjuti masukan dari Ibu Isma Yatun selaku Anggota IV BPK. 

"Kelemahan di Republik ini ya berpuluh-puluh tahun yaitu tidak adanya integrasi,  bicara mudah tetapi sampai kepada eksekusi kita lemah. Kami menyadari bahwa di perjalanan masih ada kekurangan yang harus kami benahi, saya sudah perintahkan kepada Sesmenko, agar seluruh rekomendasi dari BPK itu dilaksanakan, dan konsultasi juga dengan BPK” Tegasnya.