Kontradiksi Kekuasaan Tertinggi Menyangkut Perppu Cipta Kerja

Homo Sacer perihal ini menyangkut pembatalan bagi hak politik warga negara dalam partisipasi bermakna menginterupsi kebijakan UU Cipta Kerja yang inkonstitusional bersyarat tersebut. Tetapi dalam kehidupan politiknya yang lain, kendati (hanya) saat itu telah dilucuti hak politiknya dan dirugikan akibat kebijakan Perppu Cipta Kerja, warga negara yang terimbas Perppu Cipta Kerja tetap netral dari eksklusi sepenuhnya.

Sebut saja buruh. Walaupun mereka di-Homo Sacer-kan oleh Perppu Cipta Kerja, tetapi hak politik mereka tak hilang begitu saja. Partai Buruh masih berdiri tegak menyongsong Pemilu 2024 sekaligus serikat-serikat buruh lain, dari yang-radikal sampai yang-pragmatis, masih bertebaran. Mereka bukan Homo Sacer 'par excellence' melainkan Homo Sacer yang dikontekstualisasikan oleh situasi partikular tertentu.

Belum lagi 'bola panas' yang dioper ke DPR untuk menyetujui dan menolak Perppu Cipta Kerja, kendati menurut pemerintah pengimplementasian Perppu Cipta Kerja tak menunggu proses politik di DPR. Namun, tentunya segala potensia maupun impotensia dapat hadir di sana. Tetapi, kita bisa belajar dari pengalaman saat DPR menarik Aswanto selaku hakim konstitusi terkait putusan uji materi UU Cipta Kerja. Dari situ potensia bagi disetujuinya Perppu dapat dikatakan lebih besar ketimbang potensia menolak maupun impotensia menyetujui.

Kompleksitas politik riil seperti di muka memperlihatkan bahwasanya sekalipun state-of-exception beserta 'keadaan darurat' dikumandangan di atas paradoks kekuasaan tertinggi tak serta merta memunculkan Homo Sacer 'par excellence' (sepenuh-penuhnya tercerabut dari hal politik warga negara), melainkan dapat pula menghadirkan subjek Homo Sacer secara kontekstual dalam situasi partikular.