Bupati Bantaeng (Prof. DR. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr) memastikan Kabupaten Bantaeng sangat siap menerima kehadiran Kantor Pelayanan Keimigrasian. Orang nomor satu di Butta Toa ini menawarkan beberapa kemudahan dengan harapan Gedung Kantor Imigrasi segera didirikan dan aktif memberi layanan.
"Kehadiran Kantor Keimigrasian di Bantaeng merupakan sebuah kemajuan dalam rangka memperkuat kemitraan kita. Dan akan semakin melengkapi kebutuhan kita sebagai kawasan industri. Semoga bisa segera dibangun Kantor Keimigrasian di Bantaeng. Begiu pula Kantor Bea Cukai karena itu juga menjadi jualan kami." urai Nurdin Abdullah.
Dirinya mengajak pada semua pihak berkomitmen saling mendukung terwujudnya layanan keimigrasian. "Mari kita sama-sama komitmen terhadap lahirnya Kantor Keimigrasian di daerah ini. Apakah kami yang menyediakan tanahnya, lalu Imigrasi yang membangun gedungnya atau sebaliknya. Bisa juga kami yang siapkan tanahnya dan kami bangun gedungnya, Imigrasi Makassar tinggal menempatinya." tambahnya diikuti tepuk tangan Kepala Divisi Keimigrasian Makassar (Ramli. HS, SE, M.AP) beserta 9 orang anggota rombongan.
Hal tersebut dikemukakan Bupati Bantaeng saat menerima Tim Kajian dan Pembentukan Kantor Imigrasi di Kabupaten Bantaeng. Hadir mendampingi Bupati Bantaeng yakni Wakil Bupati Bantaeng (H. Muhammad Yasin), Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng (H. Sahabuddin), Dandim 1410 Bantaeng (Sandi Kamidianto), Kapolres Bantaeng (Adip Rojikan), perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng, para Kepala OPD, Camat, Kepala Desa dan Lurah lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Selain itu hadir pula para pejabat Kantor Keimigrasian Makassar antara lain Andi Pallawa Rukka (Kepala Bidang Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan), Haspion Irman (Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Makassar), Uus Muchtizar (Kepala Bidang Intel dan Penindakan Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan) dan Lucky (Humas Keimigrasian Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan).
Dalam kajiannya, Ramli sama yakinnya dengan Bupati Bantaeng. "Kami tinggal respon positif dari Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Respon tersebut akan kita sampaikan ke pimpinan untuk ditindak lanjuti." Dirinya juga menyampaikan bahwa dari 24 Kabupaten/Kota di SulSel sudah ada 20 Kabupaten/Kota terbentuk tim pengawasan orang asing. Tim tersebut terdiri dari Imigrasi, Kepolisian, TNI, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, serta instansi terkait lainnya.
"Ke depannya akan kita bentuk Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing tingkat Kecamatan. Kenapa seperti itu, Kepala Desa, Lurah dan Camat adalah orang yang paling mengetahui dan paling dekat terhadap pengawasan orang asing mengingat orang asing ini berada dalam wilayahnya." tambahnya
Terkait kesiapan Kabupaten Bantaeng dalam hal Sumber Daya Manusia yang diharapkan dapat mengisi Kantor Keimigrasian baru itu, tidak diragukan lagi bahwa daerah ini siap sepenuhnya. "Ketersediaan SDM yang akan dipekerjaan di Imigrasi. Saya yakin tidak menjadi masalah. Hal ini terkait kedudukan Bapak Bupati sebagai pembina kepegawaian. Berhak memberhentikan dan mengangkat pejabat bersangkutan untuk menempati instansi tertentu." jelas Rivai Nur (Kabag. Hukum dan HAM Sekretariat Kabupaten Bantaeng) yang diiyakan Wakil Bupati Bantaeng. (AMBAE)
salam #AMBAE