"Isu utama yang ingin kita masukkan ke RPJMDes diantaranya Administrasi Kependudukan (Adminduk), Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan anak, stuntin, inklusif, disabilitas dan peningkatan kapasitas aparatur", urainya.
Sementara itu Tenaga Ahli P3MD (Progam Pemberdayaan dan Pembangunan Desa), Sirajuddin Andi Abdullah menyebutkan jika RPJMDes Nipa-nipa sudah memuat 4 indikator sejak disusun diawalnya.
Indikator itu adalah Pro Yandas, Responsif Gender, Anak dan Inklusif. Hanya saja perlu updating data yang lebih terkini.
"Secara sistematika penyusunan sudah cukup lengkap sekali. Namun ada beberapa hal terkait pendataan perlu updating, itu terakhir tahun 2018", pungkasnya.
Dikesempatan sama Rohani yang juga bagian dari tim KOMPAK memastikan kepada aparatur desa yang disebut Tim 11 bahwa ketersediaan data menjadi hal penting dalam merencanakan program pembangunan.
"Updating data sebagai basis dalam membuat perencanaan dan mengambil kebijakan", jelas Tenaga Ahli yang intens mengkader masyarakat.
Menurutnya untuk menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan masalah lainnya harus mengacu pada data itu.
Contoh kata Rohani, mendata semua warga yang belum memiliki KTP, KK serta Administrasi Kependudukan yang akan diperlukan dalam melakukan inventarisasi atas beragam jenis dan kebutuhan data.
Kegiatan itu juga dihadiri Babinsa Desa Nipa-nipa serta Kepala Desa Nipa-nipa, Suwardi sebagai tuan rumah sekaligus membuka secara resmi pertemuan pada Jum'at pagi. (AMBAE)
salam #AMBAE
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H