Di Bantaeng, Tim Verifikasi Sebut KLA Bukan Lomba Tapi Kontrol Leadership

Bantaeng, Selasa (24/04/2018). Dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia terdapat 386 daerah yang telah berpartisipasi dalam pengiriman data terkait Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Jumlah itu kemudian diverifikasi secara administrasi serta difilterisasi berdasarkan 24 indikator pemenuhan hak dan perlindungan anak yang tercermin dalam 5 klaster hak anak. Hasilnya menjadi 272 daerah, lagi-lagi masih diverifikasi dan muncullah 181 Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria.

Selanjutnya dilakukan Verifikasi Lapangan (VL) sebagai daerah kandidat untuk diberikan reward berupa award. Penyerahannya sendiri akan dilaksanakan pada puncak peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli 2018. Tahun ini bakal digelar di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

"Ini bukan lomba, evaluasi KLA ini alat kontrol leadership kita. Bicara soal KLA, apa sih yang dilakukan OPD terkait perlindungan anak karena ini sudah menjadi urusan wajib sesuai Undang-undang. Apakah Ibu Bapak sekalian dalam menjalankan tugas di OPD sudah peduli anak? Jadi sekali lagi ini bukan lomba, tapi harus ada kebijakan OPD terhadap anak. Tumbuh kembang anak terpenuhi dan mampu bersaing sebagai dampak dari kepedulian Pemerintah melalui kebijakan tersebut. Menjawab kebutuhan anak di Kabupaten Bantaeng baik oleh OPD, Kepolisian dan sebagainya bersama-sama dengan masyarakat mengambil perannya masing-masing." jelas Tim Ahli KLA, Taufiek Uwaidha saat memaparkan hasil peninjauannya selama 2 hari di Bantaeng.

Bersamanya turut serta Anik Martani dari Deputi 4 Kementerian PPPA RI, Parulian Siagian dari Dirjen Bangda Kemendagri dan Iwan Setiawan dari Deputi 3 KPPPA RI selaku Ketua Tim VL. Saat ini Kementerian telah menurunkan Tim VL ke daerah-daerah untuk melihat langsung seperti apa dan bagaimana kesiapan serta peran aktif daerah menuju Kabupaten/Kota Layak Anak.

Tak hanya Pemerintah, justru peran serta masyarakat sangat diharapkan dengan hadirnya KLA. Seperti halnya salah satu warga Bantaeng yang telah lama mendedikasikan tenaga, materi dan pemikirannya dalam upaya memenuhi kebutuhan dan hak anak. Akrab disapa Dion bernama lengkap Baharuddin, dikenal sebagai pegiat literasi sekaligus pegiat seni dan budaya daerah ini, mendirikan dan mengelola "Teras Baca Lembang-lembang". Menurutnya upaya yang dilakukannya hanyalah langkah kecil. "Kami sudah melakukan hal-hal layak anak dengan segala keterbatasan. Alhamdulillah sampai sekarang 10 negara sudah berkunjung ke tempat kami untuk belajar. Tapi masih saja orang-orang mengatakan tidak layak anak."

Hal ini kemudian dipertegas Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng, Abdul Wahab. Dalam pemaparannya menyampaikan, "Saya kira apa yang Saya sampaikan ini adalah suara daerah kepada pusat. Bagi kami penghargaan biarlah orang lain yang menilai. Tapi kalau bicara layak anak, Bantaeng-lah yang paling layak. Dengan segala keterbatasan baik dana maupun sumber daya lainnya kita mampu berbuat meski hal kecil karena kami selalu berangkat dari hal terkecil sekalipun. Kita semua bisa berperan bagaimana mengintegrasikan komitmen dan sumber daya di Pemerintah dan Masyarakat untuk menjamin kebutuhan dan perlindungan anak." pintanya.

Kabupaten/kota Layak Anak jika diterjemahkan sesuai program yang digelontorkan KPPA RI adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Menurut Abdul Wahab, sudah menjadi tugas semua pihak dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Kehadiran Tim KLA di Bantaeng ditanggapinya sangat baik sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan di masa mendatang. Namun kembali dirinya mempertegas agar Pemerintah Pusat turut berperan memberikan penguatan dari segala lini terhadap daerah khususnya penguatan anggaran. Pada kesempatan sama, utusan Kemendagri merespon dan berharap usulan Pemerintah Kabupaten Bantaeng ini dapat diteruskan ke tingkat pusat untuk dibahas dan diimplementasikan di masa mendatang. (AMBAE)

salam #AMBAE