Karena kalau begitu orientasi dan modus yang digunakan, stakeholder terkait sama saja mematikan demokrasi. Benih demokrasi seolah-olah diberangus dengan menempatkan demokrasi di lahan yang tandus. Panas terik, kegersangan melanda yang menyusahkan demokrasi tumbuh subur. Menyedihkan.
Bahkan Prof. Yusril Ihza Mahendra, pakar Hukum Tata Negara menyebut MK lebih berpihak pada oligarki daripada rakyat. MK disebut bukan lagi 'the guardian of constitution' dan penjaga tegaknya demokrasi, tetapi telah berubah menjadi 'the guardian of oligarchy'.
Ditolaknya PT 0 persen adalah kabar Dika yang menyelimuti kita semua. Betapa tidak, konsekuensinya membuat polarisasi terhadap masyarakat. Oligarki makin solid. Ditolaknya PT 0 persen menandakan oligarki telah bersekutu. Parpol besar tentu berpesta pora atas hal ini.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H