Pelindungan tiga dimensi dipastikan semakin berjalan efektif. Apalagi dengan dibangunnya Pusdiklat (Pusat Pendidikan dan Pelatihan). Sebagai sarana yang menunjang Pelindungan menyeluruh terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pusat edukasi dan pembinaan yang sistemnya terintegrasi.
Pelindungan ekonomi, hukum, dan Pelindungan sosial. Inilah yang dimaksudkan dengan Pelindungan tiga dimensi, dari Kepala BP2MI, Benny Rhamdani. Pusdiklat ini akan diberi nama Indonesia Migrant Center.
Baik dalam urusan pelatihan bagi calon PMI, PMI dan purna PMI. Agar PMI benar-benar handal, profesional. Fasilitas kesehatan yang memadai, hingga dibangunnya pusat pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Benny selalu berfikir besar "big think".
Sisi literasi keuangan juga diperhatikan. Pusdiklat siap memfasilitasinya. Pelatihan untuk meningkatkan skill disediakan. Mimpi besar Benny Rhamdani, selaku pimpinan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bukan tanpa berfikir radikal. Melainkan, telah melewati pertimbangan matang. Bukan pula lahir ujuk-ujuk.
Benny yang telah kurang lebih 2 tahun, 3 bulan menjadi Kepala BP2MI mengetahui utuh kendala utama yang dihadapi PMI. Dari hulu sampai ke hilir. Tak mau mendiskriminasi, dan mengistimewakan PMI. Benny menempatkan dirinya, juga BP2MI sebagai sebaik-baiknya Lembaga publik yang inklusif, transparan. Hadir untuk kepentingan semua komponen rakyat.
Selain memberantas mafia penempatan ilegal PMI, seperti yang tertera dalam 9 program prioritas BP2MI. Benny mengoptimalkan pemberdayaan bagi PMI dan keluarganya. Disinilah Indonesia Migrant Center, sebagai Pusdiklat amat diperlukan. Sebagai penunjang strategis.
Gedung yang dicita-citakan Benny, (Pusdiklat) akan menjadi Gedung Serbaguna bagi para PMI di negeri ini. Bermanfaat sebagai Rumah ramah atau rumah nyaman bagi PMI. Sehingga tidak ada lagi PMI yang tinggal diselter UPT BP2MI.
Fasilitas Indonesia Migrant Center makin lengkap. Tersedia sarana prasarana yang menunjang PMI. Aktivis pegiat kemanusiaan juga mengetahui sekarang situasinya BP2MI masih memiliki kekurangan. Terutama terkait anggaran.
Itu sebabnya, keberpihakan politik, dan political will dari wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sangat dibutuhkan. Bukankah, para Pahlawan Devisa harus diperlakukan mulia dan terhormat oleh negara. Jangan biarkan BP2MI bergerak sendiri. Apalagi bergerak dengan amonisi yang pas-pasan.
Harapan, bahkan hasrat publik yang dilekatkan di BP2MI begitu banyak. Sayangnya, semua belum bisa dieksekusi sepenuhnya. Disebabkan, BP2MI masih sangat kekurangan angaran. Untuk soal pembebasan biaya saja, baru dilakukan bertahap.
Belum mampu BP2MI melakukan secepat kilat. Perubahan fundamental yang digaungkan Kepala BP2MI tidak ditopang anggaran yang memadai. Usulan anggaran yang sesuai dengan program kegiatan. Proporsional dari BP2MI, yang ditetapkan malah jauh dari harapan.
