Walau rakyat teriak pecat kader parpol yang berada di DPR atau Eksekutif, karena dianggap terlibat skandal politik. Ketika elit parpol tidak mengikuti tekanan rakyat, toh tetap saja yang diskenariokan parpol yang dijalankan. Artinya, aspirasi rakyat dan pressure publik tidak ada pengaruhnya terhadap pengambilan kebijakan parpol.
Begitupun, manakala elit parpol mau mencalonkan seseorang yang cacat moral, namun banyak uang, mendapat resistensi rakyat sekalipun. Tetap yang akan diajukan rakyat, diterapkan atau diterima. Lagi-lagi penyelenggara Pemilu hanya menerima rekom atau Surat Keputusan pengurus parpol. Bukan rakyat.
Bila dipaksakan sekalipun, kalau pengurus parpol kemauannya berbeda dengan kemauan rakyat. Sudah pasti kemauan elit parpol yang menang, dan diterima lembaga penyelenggara negara. Hukum kita mengatur itu. Dari situasi tersebut, memperjelas posisi parpol bukan milik publik.
Parpol itu punya kedaulatan sendiri. Mereka elit parpol tidak mau diintervensi pihak eksternal. Kemandirian mereka mengelola kepentingan dan mengatur kebijakan terbiasa dilakukan sendiri. Tanpa harus publik menekan-nekan.
Malah jadilah berpolemik nanti ketika rakyat memaksakan kehendak, agar kepentingannya dipatuhi elit parpol. Diujungnya, bargaining kepentingan akan dimenangkan parpol. Publik dalam relasi ini, hanya dapat memberi masukan. Memberi keterangan, informasi, pertimbangan pembanding.
Tidak mampu menjangkau pada aspek mengarahkan elit parpol. Ini bukan kejadian baru dalam praktek politik. Tetapi telah turun-temurun, bahwa elit parpol selalu berkalkulasi menang. Mereka tidak mau kalah. Elit parpol punya gengsi sendiri, dan selalu punya banyak cara untuk menggolkan kepentingannya.
Parpol disini, walau dalam posisi terjepit karena nanti diperhadapkan dengan ancaman akan merosotnya kepercayaan publik. Pasti mereka akan mendapat peluang negosiasi. Maksudnya, jalan yang diambil tetaplah mereka harus menang. Tidak mau kalah elit parpol itu. Minimalnya, fifty-fifty dalam soal kompromi kepentingan.
Posisi parpol yang dilema antara esensi dan eksistensi tersebut, membuat parpol mudah dikuasai cukong. Dimana disatu sisi elit parpol butuh operasional, anggaran pendanaan dan itu hanya ada dimiliki para cukong.
Disinilah, tarikan dan irisan kepentingan inilah yang menyeret cukong harus masuk gelanggang politik. Belum lagi paradigma elit parpol yang terlampau kapitalistik. Sehingga konspirasi dibangun dengan mudah. Parpol berangsung-angsur dikuasai kucong.
