Mohon tunggu...
amandaputri
amandaputri Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa Ilmu Komunikasi

Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Public Rlations) Semester 5 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Selanjutnya

Tutup

Ruang Kelas

Company Visit Jakarta 2025: Mahasiswa Ilmu Komunikasi Mempelajari Digitalisasi Komunikasi Pemerintah: PEMPROV DKI JAKARTA Model Komunikasi Publik

30 Januari 2025   20:58 Diperbarui: 30 Januari 2025   20:58 56
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber: Dokumentasi Penulis

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa Ilmu Komunikasi mengenai digitalisasi komunikasi pemerintah, Universitas Muhammadiyah Ponorogo melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta). Kunjungan ini bertujuan untuk mengamati dan mempelajari bagaimana Pemprov DKI Jakarta mengimplementasikan teknologi digital dalam komunikasi publik, serta bagaimana hal ini berperan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik. Pemprov DKI Jakarta, sebagai salah satu pemerintahan daerah terdepan dalam penggunaan teknologi digital, menjadi contoh yang sangat relevan bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), banyak instansi pemerintahan yang mulai mengadopsi berbagai platform digital dalam upaya menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pemprov DKI Jakarta, melalui berbagai kanal digital seperti situs web resmi, aplikasi mobile, dan media sosial, telah berhasil menjangkau warga Jakarta dengan lebih efisien dan interaktif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berinovasi terlibat dalam membangun smart city dengan menciptakan sebuah super aplikasi pelayanan resmi pemerintah berbasis online yang diberi nama sesuai dengan nama Kota DKI Jakarta, yaitu JAKI "Jakarta Kini". Konsep Jakarta smart city yang mengacu kepada pemanfaatan teknologi internet dalam mewujudkan kota dan masyarakat Jakarta yang lebih pintar serta sadar akan tugasnya sebagai warga kota. Dapat dikatakan, masyarakat juga harus terlibat langsung dengan cara berpartisipasi dalam pengelolaan, penyelenggaraan kota, dan menjadi pengguna kota yang aktif. Dilihat dari peran dan fungsi antara Humas dan Jakarta Smart City sebagai pengelola, Humas di Pemprov DKI Jakarta dapat bekerjasama dan jalan beriringan. Dalam implementasi sebuah program pemerintah yang dirancang untuk masyarakat haruslah dengan pola komunikasi yang baik untuk menciptakan komunikasi yang baik guna untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan data yang ditemukan, beberapa temuan salah satunya ialah proses komunikasi yang dilakukan Humas Pemprov DKI Jakarta dalam menyebarluaskan terkait program pemerintah Jakarta Smart City dalam aplikasi JAKI "Jakarta Kini". Kemudian, dilihat dari jumlah pengguna yang menggunakan secara aktif aplikasi JAKI "Jakarta Kini" merupakan cara atau bentuk pemanfaatan digitalisasi yang cukup membantu akan keluhan atau aduan masyarakat DKI Jakarta, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa proses komunikasi yang digunakan selama ini dapat dinilai excellence dan juga efisien.

Digitalisasi adalah proses mengubah informasi, sistem, atau proses dari bentuk tradisional atau analog menjadi format digital. Ini melibatkan penggunaan teknologi digital, seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan internet, untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan interaksi dalam berbagai bidang, seperti bisnis, pendidikan, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari. Dengan digitalisasi, data dan informasi dapat diolah, disimpan, serta dibagikan dengan cara yang lebih cepat dan efisien.

 Digitalisasi komunikasi telah menjadi kunci dalam membangun transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, dengan memanfaatkan media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook, Pemprov DKI Jakarta dapat dengan cepat memberikan informasi terbaru mengenai kebijakan, program pemerintah, dan bahkan menangani keluhan masyarakat secara real-time.

Saat ini peranan teknologi komunikasi dan informasi menjadi penting dan signifikan dalam segala bidang kehidupan manusia seperti untuk pemenuhan kebutuhan informasi. Kini masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi dari media manapun baik itu portal media online, media sosial, website, maupun media aplikasi yang diciptakan sendiri oleh lembaga pemerintahan. Salah satu media aplikasi yang menjadi topik bahasan penelitian ini adalah media aplikasi Jaki (Jakarta Kini). Jakarta saat ini (JAKI) adalah aplikasi yang mencakup berbagai akses ke informasi resmi dan berbagai layanan Pemerintah Negara (Negara) DKI Jakarta. Aplikasi JAKI "Jakarta Kini" mewujudkan konsep Jakarta smart city yang mengacu pada pemanfaatan teknologi internet untuk mewujudkan kota pintar di Jakarta.

 Aplikasi ini berbasis teknologi internet. Penerapan aplikasi Jaki ini sebagai wujud untuk membantu meningkatkan kualitas layanan publik. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan publik secara umum masih dapat dikatakan kurang baik, ini berdampak kepada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan aplikasi JAKI (Jakarta Kini) masyarakat mendapatkan pelayanan hanya denan cara mengakses aplikasi JAKI tersebut.

 Aplikasi ini menyediakan banyak fitur yang terintegrasi dalam satu platform, sehingga memudahkan masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintah. Salah satu fitur utama yang ada adalah layanan pengaduan masyarakat, di mana pengguna bisa melaporkan berbagai masalah yang terjadi di lingkungan mereka, seperti kebersihan atau infrastruktur, yang kemudian akan diteruskan kepada dinas terkait untuk ditindaklanjuti. Selain itu, JAKI juga memungkinkan warga untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan dan pajak bumi dan bangunan (PBB) secara online. Pembayaran yang sebelumnya memerlukan antrian panjang kini bisa dilakukan dengan mudah melalui aplikasi ini. Aplikasi ini juga memberikan informasi terkini mengenai kondisi lalu lintas dan transportasi di Jakarta, termasuk jadwal dan rute bus, MRT, serta TransJakarta, yang sangat membantu warga dalam merencanakan perjalanan mereka.

Fitur lain yang tak kalah penting adalah layanan kesehatan, yang memungkinkan pengguna mencari informasi mengenai fasilitas kesehatan di Jakarta, mulai dari rumah sakit hingga klinik, serta update mengenai program vaksinasi. Bagi mereka yang perlu mengurus izin usaha atau izin bangunan, JAKI menyediakan fasilitas perizinan online, yang mengurangi kerumitan dan mempermudah proses administratif.

JAKI juga memberikan informasi tentang acara atau kegiatan yang berlangsung di Jakarta, serta berita dan pengumuman terkini dari Pemprov DKI Jakarta. Dengan fitur peta dan navigasi, aplikasi ini memudahkan pengguna mencari lokasi fasilitas umum atau kantor pemerintahan. Terakhir, JAKI juga menyediakan layanan pembelian tiket untuk transportasi umum atau acara tertentu, memberikan kemudahan dalam satu genggaman tangan. Dengan segala kelengkapan fitur ini, JAKI menjadi aplikasi penting untuk mendukung digitalisasi layanan publik di Jakarta.

Berdasarkan penelitian ini, Aplikasi JAKI (Jakarta Kini) yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan langkah signifikan dalam mengimplementasikan digitalisasi komunikasi dan layanan publik. Pemprov DKI Jakarta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat akses informasi, serta memudahkan interaksi warga dengan pemerintah. Langkah ini juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, di mana masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan memberikan umpan balik terkait kebijakan atau layanan yang ada.

 Melalui aplikasi ini, Pemprov DKI Jakarta berhasil memberikan kemudahan akses bagi warga untuk memperoleh informasi tentang berbagai layanan publik, serta melaporkan masalah atau keluhan secara langsung. JAKI juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik, karena warga dapat dengan mudah berinteraksi dengan pemerintah, memberikan umpan balik, dan berperan aktif dalam perbaikan layanan. Secara keseluruhan, digitalisasi melalui aplikasi JAKI memperlihatkan bagaimana teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk mempercepat proses pelayanan publik, mempermudah komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ruang Kelas Selengkapnya
Lihat Ruang Kelas Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun