Laut China Selatan (LCS) merupakan sebuah wilayah yang strategis dan kaya akan sumber daya alam. Wilayah ini menjadi pusat perhatian dunia karena potensi ekonominya yang besar, termasuk cadangan ikan yang melimpah, jalur pelayaran internasional yang vital, serta potensi eksplorasi minyak dan gas bumi. Namun, di balik semua itu, terdapat ancaman nyata terhadap kedaulatan negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia, akibat klaim sepihak China atas hampir seluruh wilayah Laut China Selatan melalui "Sembilan Garis Putus-Putus" atau "Sepuluh Garis Putus-Putus".
Ancaman terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen
Indonesia memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen di Laut Natuna Utara berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Namun, klaim China dengan Sembilan Garis Putus-Putus, jika diakui, dapat membatasi akses Indonesia ke sumber daya alam di wilayah ini. Ini merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan Indonesia karena pelanggaran wilayah yang berulang oleh kapal-kapal China sering terjadi. Penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal nelayan China di ZEE Natuna Utara adalah contoh nyata, seperti insiden penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal China pada awal tahun 2020 yang menunjukkan ancaman ini secara langsung.
Selain itu, militerisasi kawasan oleh China semakin meningkatkan ketegangan. China telah membangun pulau-pulau buatan dan mengerahkan aset militernya di Laut China Selatan, yang tidak hanya mengganggu stabilitas kawasan tetapi juga meningkatkan risiko konfrontasi militer langsung dengan negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Pembangunan ini mengarah pada peningkatan kapasitas militer China di wilayah tersebut, yang berpotensi memperburuk situasi dan mengancam kedaulatan maritim Indonesia. Sebagai tanggapan, Indonesia harus meningkatkan patroli maritim dan memperkuat kehadiran militernya di wilayah Natuna untuk menegakkan kedaulatan dan mencegah pelanggaran lebih lanjut.
Dampak Ekonomi yang Mengganggu Stabilitas Maritim
Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran yang sangat penting bagi perdagangan internasional. Setiap gangguan di wilayah ini dapat berdampak langsung pada perekonomian Indonesia yang sangat bergantung pada sektor maritim. Dampak ekonominya mencakup: Terhambatnya jalur pelayaran, ketegangan di Laut China Selatan dapat mengganggu arus perdagangan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perekonomian global dan regional. Indonesia, sebagai negara kepulauan, sangat bergantung pada kelancaran jalur pelayaran ini untuk ekspor dan impor barang, Ketidakstabilan harga minyak dan gas, potensi konflik dapat menyebabkan fluktuasi harga minyak dan gas bumi, yang akan mempengaruhi perekonomian Indonesia yang sebagian besar masih bergantung pada energi fosil.
Langkah Proaktif Indonesia dalam Mempertahankan Kedaulatan
Menghadapi ancaman kedaulatan ini, tentu Indonesia perlu mengambil langkah untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan. Indonesia telah mengambil beberapa langkah proaktif untuk mempertahankan kedaulatan dan stabilitas nasionalnya, diantaranya melakukan penegakan hukum di ZEE dan landas kontinen, pemerintah Indonesia meningkatkan patroli maritim dan menindak tegas setiap pelanggaran wilayah. Kapal-kapal nelayan dan militer Indonesia sering melakukan operasi di wilayah Natuna untuk memastikan tidak ada pelanggaran kedaulatan. Indonesia juga melakukan diplomasi aktif dan konsisten, Indonesia terlibat secara aktif dalam berbagai forum regional dan internasional, seperti ASEAN, East Asia Summit, dan G20, untuk mendorong penyelesaian damai berdasarkan hukum internasional. Pendekatan diplomatik ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan internasional dan mencegah eskalasi konflik.
Pemerintah juga berupaya meningkatkann kapasitas militer, Indonesia terus memodernisasi persenjataan maritim dan meningkatkan pelatihan personel militer. Ini termasuk pembelian kapal-kapal baru dan teknologi canggih untuk memperkuat pertahanan maritim. Indonesia juga melaksanakan pengembangan strategi pertahanan maritim yang komprehensif. Pemerintah dalam hal ini menyusun strategi pertahanan yang mencakup semua aspek, mulai dari pencegahan konflik hingga kesiapan tempur. Strategi ini juga melibatkan peningkatan kerjasama dengan negara-negara tetangga dan mitra strategis lainnya.
Pada kesimpulannya, sengketa di Laut China Selatan adalah isu kompleks yang mempengaruhi kedaulatan dan stabilitas negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia. Ancaman terhadap ZEE dan landas kontinen, dampak ekonomi yang berpotensi mengganggu stabilitas maritim, serta militerisasi kawasan oleh China, semuanya menuntut Indonesia untuk mengambil langkah proaktif dalam mempertahankan kedaulatannya. Melalui penegakan hukum yang tegas, diplomasi aktif, peningkatan kapasitas militer, dan pengembangan strategi pertahanan yang komprehensif, Indonesia berusaha untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas nasionalnya di tengah ketegangan Laut China Selatan.
