Upaya Pemerintah dalam Menurunkan Stunting Hingga 14% pada Akhir Tahun 2024

Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Kasus stunting banyak ditemukan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah. Saat ini stunting menjadi permasalahan yang cukup serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah agar angka kasus stunting di Indonesia tidak semakin tinggi.

Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas.

Dalam bidang ekonomi sendiri, stunting berpotensi menimbulkan kerugian terhadap negara setiap tahunnya sebesar 2-3% GDP yang dimana akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia(SDM).

Saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Banggakencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023, di Auditorium BKKN, Jakarta, pada Rabu, 25 Januari 2023 Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa target penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14 persen harus dapat dicapai pada tahun 2024 mendatang. 

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah daerah harus melakukan intervensi pada tahap kritis masa kanak-kanak untuk mendukung tujuan nasional tersebut. Jokowi menggambarkan masa ketika anak berusia kurang dari 24 bulan sebagai fase kritis, anak pada usia ini harus mendapatkan nutrisi alami agar tidak terhambat pertumbuhannya.

Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada Rapat Kerja Nasional BKKBN, Rabu (25/1) dimana prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% di tahun 2021 menjadi 21,6% di 2022.

Jika menargetkan penurunan stunting hingga 14% artinya harus turun sebanyak 3,8% selama 2 tahun berturut-turut. Maka caranya harus dikoordinasi oleh BKKBN dan berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain. Standard WHO terkait prevalensi stunting harus di angka kurang dari 20%.

Untuk mendukung tujuan Indonesia dalam menurunkan angka kasus stunting, pemerintah mengupayakan pencegahan stunting melalui program yang pertama peningkatan gizi masyarakat dengan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk meningkatkan status gizi anak. Kedua, Sanitasi berbasis Lingkungan melalui peningkatan kualitas sanitas lingkungan di 250 desa pada 60 Kabupaten/Kota, dengan memprioritaskan wilayah yang tingkat prevalensi stuntingnya tinggi. 

Ketiga, anggaran setiap desa dalam program ini sebesar 100 juta, dengan target minimal 20 KK terlayani jamban individu sehat dan cuci tangan pakai sabun dan kebijakan yang menyasar kepada warga miskin agar ada perubahan perilaku. 

Dan yang keempat, upaya pembangunan infastruktur yang sepadan, seperti membangun infrastruktur air minum dan sanitasi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai langkah penurunan kasus stunting. Presiden Joko Widodo meminta agar setiap daerah memiliki data yang akurat dan rinci sehingga mempermudah para penyuluh untuk mengawasi dan memberikan perawatan kepada anak yang mengalami stunting.