Laut China Selatan atau Laut Tiongkok Selatan adalah laut bagian tepi dari Samudra Pasifik, yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka, hingga selatan Taiwan dengan luas kurang lebih 3.500.000 km. Laut ini berpotensi besar strategis karena sepertiga perlintasan laut berlalu lalang di sana. Laut ini juga memiliki kekayaan biota laut yang mampung menopang kebutuhan pangan jutaan orang di Asia Tenaggara sekalogus cadangan minyak dan gas alam yang besar.
Dibalik keindahan dan kekayaan alam laut di Wilayah Laut China Selatan, terdapat ketegangan regional ataupun global yang cukup serius, baik secara diplomatik, keamanan, dan ekonomi.
Konflik laut China Selatan bermula ketika pemerintahan Kuomintang di bawah kepemimpinan Chiang Kai-shek pada tahun 1947 membuat peta dengan sebelas garis putus-putus atau yang disebut juga dengan Eleven Dash-Line di kawasan Laut China Selatan. Kemudian pemimpin Kuomintang terlibat dalam perang saudara dengan Partai Komunis Tiongkok (Chinese Communist Party) di bawah kepemimpinan Mao Zedong. Perang dimenangkan Partai Komunis pada 1949 yang mengakibatkan banyak pendukung Kuomintang melarikan diri ke Taiwan. Mereka menghindari pembersihan oleh Partai Komunis Tiongkok.
Penghapusan ini terjadi setelah pertemuan diplomatik Perdana Menteri Tiongkok, Zhou Enlai yang membuat kesepakatan strategi diplomasi dengan Vietnam Utara, dengan memberikan wilayah Semenanjung Tonkin, bagian dari wilayah Kepulauan Paracel. Pada saat itu Vietnam Utara yang dikuasai oleh partai komunis di bawah kepemimpinan Ho Chi Minh (sekarang nama tersebut dijadikan salah satu nama kota di Vietnam), sedang berkonflik dengan Vietnam Selatan, sebelum akhirnya Vietnam menjadi satu kesatuan pada tahun 1976.
Di antara ancaman terhadap kedaulatan Indonesia dalam konflik di Laut China Selatan adalah klaim Tiongkok atas wilayah yang luas dengan sembilan garis (nine-dash line). Klaim ini mencakup sebagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara, serta mengabaikan klaim Indonesia atas Kepulauan Natuna. Ancaman ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dengan Tiongkok, yang dapat membahayakan stabilitas regional dan kemerdekaan Indonesia.
Ancaman konflik di Laut China Selatan memiliki beberapa implikasi serius terhadap kedaulatan Indonesia, baik dari segi keamanan, ekonomi, maupun politik. Berikut adalah beberapa poin utama yang menjelaskan dampaknya :
- Keamanan Maritim
Indonesia, meskipun tidak terlibat langsung dalam klaim wilayah di Laut China Selatan, memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang tumpang tindih dengan klaim China berdasarkan "Nine-Dash Line". Insiden di sekitar Kepulauan Natuna, seperti pelanggaran oleh kapal-kapal nelayan dan penjaga pantai China, menunjukkan ancaman terhadap keamanan maritim Indonesia. Pelanggaran ini bisa memicu ketegangan dan memerlukan tindakan diplomatik dan militer yang tegas dari Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya.
- Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Laut China Selatan adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam, termasuk ikan dan potensi cadangan minyak serta gas. Konflik di kawasan ini dapat mengganggu eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di ZEE Indonesia. Selain itu, ketidakstabilan di kawasan dapat mempengaruhi jalur perdagangan maritim internasional yang sangat vital bagi ekonomi Indonesia, mengingat sebagian besar perdagangan dunia melewati perairan ini.
- Hubungan Diplomatik
Indonesia harus menjaga keseimbangan diplomatik dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan, termasuk China dan negara-negara ASEAN lainnya. Tindakan Indonesia dalam menghadapi pelanggaran kedaulatan dan dalam forum internasional, seperti ASEAN dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sangat penting untuk mempertahankan posisinya sebagai negara yang netral tetapi tegas dalam memperjuangkan hukum laut internasional (UNCLOS).
- Militer dan Pertahanan
Ancaman konflik mendorong Indonesia untuk memperkuat kapabilitas militernya, terutama di wilayah maritim. Ini termasuk peningkatan patroli oleh Angkatan Laut Indonesia dan investasi dalam teknologi dan infrastruktur pertahanan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa Indonesia mampu menghadapi potensi ancaman dan menjaga integritas teritorialnya.
- Politik Domestik
