Australia dan Perubahan Sikapnya di PBB: Membela Hak-Hak Palestina

Krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di Palestina semakin mendapat perhatian dunia internasional. Pelanggaran hak asasi manusia di wilayah yang diduduki Israel mencakup pembunuhan, penghancuran properti, hingga serangan terhadap infrastruktur penting seperti rumah sakit dan sekolah. Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB, dalam laporannya menyoroti dampak blokade Israel terhadap Gaza, yang disebutnya sebagai "hukuman kolektif" terhadap lebih dari dua juta penduduk Gaza. "Blokade ini menyebabkan kekurangan pangan, akses medis yang terbatas, dan penderitaan luar biasa bagi warga sipil," ujarnya.

Namun, angin segar datang dari Australia. Pada 4 Desember 2024, negara ini mengejutkan banyak pihak dengan mendukung resolusi PBB yang menyerukan Israel untuk mundur dari wilayah Palestina yang diduduki. Langkah ini menjadi titik balik kebijakan luar negeri Australia, yang sebelumnya sering abstain dalam isu-isu terkait Palestina di PBB. Pemerintahan Perdana Menteri Anthony Albanese menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara sebagai jalan terbaik menuju perdamaian yang adil.

"Pemerintah kami percaya bahwa hanya melalui diplomasi dan pengakuan hak-hak kedua pihak, konflik ini dapat berakhir secara damai," kata PM Albanese. Keputusan ini menandai pergeseran diplomatik Australia yang kini lebih vokal dalam mendukung hak-hak Palestina, meski sebelumnya sering dikritik karena sikap netral yang dianggap menguntungkan Israel.

Perubahan ini mendapat sambutan hangat dari negara-negara pro-Palestina yang melihatnya sebagai langkah menuju keadilan. Namun, di sisi lain, hubungan Australia dengan Israel dan sekutu Baratnya bisa menghadapi tantangan baru. Beberapa pengamat menilai kebijakan ini sebagai upaya berani Australia untuk menyeimbangkan kepentingan strategis dengan etika internasional.

Meski demikian, langkah ini hanya awal dari perjalanan panjang untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Dunia internasional, termasuk Australia, memiliki peran besar dalam mendorong penyelesaian diplomatik dan memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi. Bagi Palestina, dukungan Australia di PBB ini menjadi harapan baru untuk masa depan yang lebih damai dan adil.

Dengan sikap barunya, Australia tak hanya mencatatkan perubahan signifikan dalam diplomasi luar negeri, tetapi juga mengirimkan pesan kuat: di tengah konflik yang berkepanjangan, keberpihakan pada keadilan tetaplah sebuah keharusan.