Dilema Kartu PraKerja: Apakah Pelatihan dan Bantuan Finansial Cukup Untuk Menyelesaikan Krisis Pekerjaan?

Sejak masa karantina akibat Covid-19, banyak pekerja-pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), sehingga menyebabkan angka pengangguran yang ada di indonesia terus meningkat. Dalam menanggulangi dampak, pada April 2020, pemerintah indonesia meluncurkan Program Kartu Pra Kerja sebagai salah satu solusi untuk mendukung masyarakat. Kebijakan terkait Kartu Pra Kerja ini dirumuskan oleh Komite Cipta Kerja, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Kepala Staf Kepresidenan sebagai Wakil Ketua.

Program Kartu Pra  Kerja adalah inisiatif pelatihan dan bantuan finansial yang disiapkan untuk mengembangkan keterampilan kerja dan kemampuan berwirausaha masyarakat. Melalui program ini, peserta diberikan akses ke berbagai jenis pelatihan yang berkolaborasi dengan sektor swasta, termasuk platform digital seperti Bukalapak, Tokopedia, dan sejumlah perusahaan teknologi keuangan (fintech) lainnya. Kerjasama dengan berbagai sektor swasta ini memberikan kemudahan bagi peserta untuk memilih pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik dalam bidang teknis, kewirausahaan, maupun keterampilan lainnya yang relevan dengan perkembangan pasar tenaga kerja saat ini. Selain pelatihan, Program Kartu Prakerja juga menyediakan bantuan finansial atau insentif dalam bentuk dana bagi para peserta. Bantuan finansial ini tidak hanya diberikan sebagai biaya pelatihan, tetapi juga sebagai tambahan modal awal bagi mereka yang ingin memulai usaha mandiri. Program ini disahkan bertujuan untuk membantu meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bersaing di pasar kerja, kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan dengan meningkatkan keterampilan, memperluas akses terhadap pelatihan berkualitas, serta meningkatkan keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu memperkuat daya saing individu, baik bagi mereka yang ingin bekerja kembali maupun yang berminat untuk membuka usaha sendiri.

Melalui kerja sama ini, pemerintah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat secara efektif dan efisien, menjadikan mereka lebih siap menghadapi tantangan ekonomi yang kian dinamis dan diharapkan masyarakat Indonesia dapat semakin mandiri dan mampu berkontribusi secara optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Perspektif Neoliberal Citizenship dalam Program Kartu Pra Kerja
Neoliberal citizenship adalah konsep kewarganegaraan yang menekankan kebebasan individu dalam membuat keputusan untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, terutama terkait partisipasi di pasar. Dalam pandangan ini, individu dianggap bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, berkompetisi dalam pasar untuk mencapai tujuan ekonomi dan kesejahteraan. Negara hanya berperan sebatas menyediakan kondisi yang memungkinkan, tetapi tidak secara langsung mengatur atau memenuhi kebutuhan warga. Pendekatan ini menuntut minimum intervensi negara, dengan kepercayaan bahwa pasar bebas adalah sarana yang optimal bagi individu untuk mengembangkan potensi mereka secara mandiri.

Dalam konteks Program Kartu Prakerja, perspektif neoliberal citizenship terlihat melalui peran pemerintah yang terbatas pada penyediaan fasilitas dan sumber daya, seperti pelatihan dan bantuan finansial. Pemerintah menyediakan pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan kerja masyarakat, baik dalam bidang keahlian teknis maupun kewirausahaan, agar mereka lebih kompetitif di pasar tenaga kerja. Pelatihan ini, yang diadakan dengan dukungan berbagai platform swasta, diharapkan membantu peserta meningkatkan kemampuan yang relevan sehingga mereka dapat memanfaatkan peluang di pasar secara lebih efektif. Selain itu, pemerintah juga menyediakan bantuan dana sebagai modal awal bagi peserta yang ingin memulai usaha sendiri. Bantuan ini bukan subsidi jangka panjang, tetapi stimulus bagi mereka untuk menerapkan keterampilan dari pelatihan dan menciptakan pendapatan mandiri. Dalam perspektif neoliberal citizenship, pemerintah hanya menyediakan pelatihan dan bantuan modal, sementara pemanfaatannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu. Mereka didorong untuk proaktif dalam mengelola bantuan guna mengembangkan usaha atau meningkatkan daya saing di pasar kerja dan mencerminkan pandangan bahwa peran negara idealnya terbatas pada penciptaan lingkungan yang memungkinkan warga untuk berkembang secara mandiri. Negara tidak berfungsi sebagai penyedia kesejahteraan permanen, melainkan sebagai pemberi kesempatan bagi individu untuk mengoptimalkan diri mereka di pasar.

Opini Penulis
Kebijakan Program Kartu Pra Kerja dapat memberikan bantuan yang signifikan kepada masyarakat, terutama kepada kelompok yang kurang mampu, dalam menciptakan, membantu, atau mengembangkan usaha mereka. Melalui serangkaian pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan, serta dukungan dana yang berfungsi sebagai modal, program ini mencerminkan langkah yang positif dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu Program ini merupakan inisiatif yang sangat penting dan bermanfaat, terutama di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Meskipun demikian, untuk memaksimalkan efektivitas program ini, perlu ada perhatian yang lebih besar terhadap kualitas pelatihan yang diberikan. Pelatihan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang, agar peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dan penting untuk menyediakan dukungan berkelanjutan bagi para peserta setelah mereka menyelesaikan pelatihan. Akses kepada mentor, jaringan bisnis, dan sumber daya lainnya akan sangat membantu dalam implementasi keterampilan yang diperoleh dan dalam mengelola usaha mereka secara lebih efektif.

Kesimpulan
Kesimpulannya, Program Kartu Pra Kerja merupakan inisiatif penting yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, dalam menghadapi tantangan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Dengan mengedepankan pelatihan keterampilan dan dukungan finansial, program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu agar lebih kompetitif di pasar kerja dan mendorong kewirausahaan. Terbukti program ini telah berhasil menjangkau lebih dari 17,5 juta penerima dan mencapai gelombang ke-72, efektivitasnya masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Penting untuk memastikan bahwa kualitas pelatihan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan industri, agar peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis tetapi juga keterampilan praktis yang relevan. Selain itu, dukungan berkelanjutan pasca pelatihan, seperti akses ke mentor dan jaringan bisnis, akan sangat penting untuk membantu peserta dalam mengimplementasikan keterampilan yang diperoleh.

Dalam perspektif neoliberal citizenship, peran pemerintah dalam program ini terfokus pada penyediaan fasilitas dan sumber daya, sementara tanggung jawab untuk memanfaatkan bantuan tersebut sepenuhnya berada di tangan individu. Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa individu harus proaktif dalam mengelola bantuan yang diberikan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Secara keseluruhan, Program Kartu Prakerja menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan daya saing ekonomi. Dengan penyesuaian dan peningkatan yang tepat, program ini berpotensi menjadi alat yang lebih efektif untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.