   Sedangkan bagi pimpinan Pemda yang saling bertetangga disekelilingnya, bisa saling berunding menentukan kapan dilakukan operasi PPKM dan bagaimana jenis "hukuman" bagi pelanggarnya. Dengan begitu terdapat keserempakan/koordinasi tindakan PPKM suatu kawasan tiga atau empat kabupaten. Bakal nampak ketegasan dan konsistensi pelaksanaannya.  Masalahnya, bukan soal jumlah korban virus itu (1/2= 1.089.308 positif dan baru 30.277 meninggal!), tetapi jangan sampai rakyat kita yang justru membikin malu akibat melanggar prokes, menjadikan jumlah penderitanya terbanyak se Asia!
   Memang berat buat Presiden Jokowi dan Kabinetnya mengawali tugas keduanya ini. Katanya, lebih baik pertumbuhan ekonomi rendah asalkan ancaman covid-19 rendah.
   Bagi Pemerintah, jangan buat lagi model/cara baru dengan singkatan istilah baru. Penting: jangan sampai kehilangan akal dalam perjuangan itu.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
