Hari ini Menakertrans Muhaimin Iskandar berjanji akan terus mengusahakan agar 200 TKI yang terlantar di kolong Jembatan Kandara, Jeddah, Arab Saudi dapat memperoleh exit permit. "Kita berharap Pemerintah Arab Saudi memberi kemudahan pemulangan karena memang setiap WNI pulang harus dapat exit permit. Jadi memang agak susah bagi yang tidak punya dokumen," katanya seperti dikutip Antara.
Sebuah janji yang seharusnya melegakan hati para TKI yang terlantar tersebut justru makin menunjukkan kekurang-sigapan pemerintah Indonesia dalam mengurus nasib warga negaranya di negara lain. Langkah lebih sigap malah telah dilakukan oleh Migrant Care yang pada 12 Januari 2011 lalu menggagas aksi "Rp 1.000 untuk Pemulangan TKI Terlantar di Kolong Jembatan di Saudi Arabia" demi membantu 200 TKI yang tidak jelas nasibnya selama 3 bulan terakhir.
Dibandingkan pemerintah yang kembali hanya bisa menyalahkan rakyatnya (dengan mengatakan: memang agak susah bagi yang tidak punya dokumen), kepedulian masyarakat Indonesia untuk membantu menyelesaikan permasalahan sesamanya terlihat jauh lebih besar dan konkret. Contoh jelas dapat ditemukan pada kasus Prita dan Bilqis, 'patungan' masyarakat untuk mengangkat derita keduanya bisa dianggap sukses memberi solusi, walau akhirnya Bilqis tetap meninggal setelah menjalani operasi. Kali ini gerakan "Rp 1.000" yang digagas Migrant Care seolah ingin merevisi teks pasal 34 UUD 1945 menjadi : fakir miskin dan orang-orang terlantar diperlihara oleh warga negara.
Bicara kepedulian terhadap nasib TKI di luar negeri, Migrant Care tidak bekerja sendiri. Salah satu lembaga yang juga turut menangani permasalahan TKI dengan dukungan donasi dan kontribusi langsung masyarakat adalah Dompet Dhuafa. Sebagai Lembaga Amil Zakat yang menghimpun zakat, infak serta sedekah dari masyarakat, Dompet Dhuafa bisa bekerja walau tanpa bantuan lembaga donor internasional. Kiprah Dompet Dhuafa lewat programnya bagi TKI yang dinamakan Sahabat Pekerja Migran, direkam pada tahun 2005 oleh Dr. Michele Ford (yang sekarang merupakan dosen senior The University of Sydney) dalam penelitiannya "Migrant Labour in Southeast Asia, Country Study : Indonesia" dengan mengatakan;
"However, it (Sahabat Pekerja Migran) differs from the other migrant labour organizations described here in a number of ways. Most importantly, it is an openly religious organization, and is funded through community contributions (via Dompet Dhuafa) rather than through international donors. It is the only major migrant worker group not sponsored by a migrant labour NGO." (page 18)
Kiprah Sahabat Pekerja Migran masih berjalan hingga kini, bahkan program tersebut kemudian menginisiasi dibentuknya Dompet Dhuafa Hong Kong, cabang Dompet Dhuafa yang difungsikan untuk membantu para TKI di sana. Sumber dana Dompet Dhuafa Hong Kong dihimpun dari masyarakat Indonesia yang tinggal di sana, nantinya akan dikembalikan kepada para TKI salah satunya dalam bentuk pembekalan ketrampilan, agar sepulang ke Indonesia mereka bisa mandiri dan bila perlu, tidak kembali menjadi TKI.
Kiprah Migrant Care dan Dompet Dhuafa telah menunjukkan bagaimana dana 'patungan' masyarakat Indonesia bisa memberi solusi terhadap permasalahan TKI di luar negeri. Bila masyarakat saja bisa, kenapa justru pemerintah Indonesia yang memiliki sumber dana lebih besar dan sumber daya manusia lebih profesional harus menunggu 3 bulan untuk memulangkan 200 TKI terlantar?
=> sumber tulisan:
http://www.migrantcare.net/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=6&artid=1001
http://sydney.edu.au/arts/indonesian/staff/michele_ford.shtml
