Politik Luar Negeri Presiden Jokowi untuk Membangun Citra Global

Peran sebuah negara di dunia modern sangat dipengaruhi oleh kebijakannya di luar negeri. Peran Presiden Jokowi dalam mengatur kebijakan politik luar negeri Indonesia telah menjadi perhatian publik, terutama dalam upaya meningkatkan citra negara di mata dunia. 

Dalam artikel ini, akan dibahas mengenai peran Presiden Jokowi dalam membuat dan menerapkan kebijakan politik luar negeri, dengan penekanan khusus pada diplomasi digital, diplomasi keamanan, diplomasi bilateral, dan diplomasi ekonomi. Diharapkan dengan adanya pembahasan ini terdapat evaluasi secara menyeluruh dari strategi dan tindakan yang diambil pemerintahan Presiden Jokowi dan nantinya akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang posisi Indonesia dalam hubungan internasional.

Diplomasi Ekonomi

Pada era kepemimpinan Presiden Jokowi, kebijakan politik luar negeri yang wajib dilaksanakan adalah Diplomasi Ekonomi. Diplomasi Ekonomi menjadi kajian yang sangat penting dan menyeluruh sebagai bagian dari strategi globalisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di tengah persaingan pasar perdagangan dan investasi pada tingkat interaksi regional dan global. 

Presiden Jokowi secara konsisten menekankan perlunya peningkatan diplomasi ekonomi sebagai bagian dari kepentingan nasional Indonesia dengan meningkatkan ketahanan perekonomian Indonesia. Hal ini mencerminkan pendekatan yang strategis dalam menggunakan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri, termasuk penggunaan sanksi ekonomi positif dan negatif secara strategis untuk memberikan intensif kepada negara atau aktor lain untuk beradaptasi. 

Kebijakan politik luar negeri di masa kepemimpinan Presiden Jokowi mencakup pendekatan yang inovatif dan strategis dalam memanfaatkan potensi perekonomian Indonesia di tingkat global. Salah satu fokus utama yang dapat menjadi contoh adalah pengembangan pasar halal dunia. 

Pasar ini telah menjadi arena global di mana produk-produk halal saling bersaing untuk mendominasi. Pasar halal global tidak terbatas dalam produk makanan, tetapi juga mencakup produk lain seperti kosmetik, perawatan diri, kesehatan, pariwisata, dan jasa. Perdagangan halal global berkembang pesat, terutama ekspor produk halal dari kawasan ASEAN ke Timur Tengah dan negara-negara OKI atau Organisasi Kerja sama Islam. 

Indonesia berupaya dalam penguatan ekonomi syariah dan industri halal, serta pengembangan regulasi dan kebijakan yang mendukung ekspor produk halal. Ini mencerminkan upaya Indonesia untuk memanfaatkan posisi sebagai konsumen terbesar di pasar halal dan menjadi pusat industri halal global.

Diplomasi Keamanan

Diplomasi keamanan era Presiden Jokowi juga telah menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Presiden Jokowi telah meningkatkan upaya perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Kementerian Luar Negeri mencatat peningkatan dalam pengelolaan warga negara yang bermasalah di luar negeri, baik dari sisi jumlah warga yang berhasil ditangani masalahnya dan terselesaikan maupun upaya diplomasi pemerintah terhadap tempat warga negara Indonesia bekerja atau tinggal. 

Pemerintahan Presiden Jokowi juga memastikan adanya perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri. Dalam kebijakan politik luar negeri, pemerintahan Presiden Jokowi terus memastikan adanya perlindungan terhadap warga negara Indonesia di luar negeri.Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong kebijakan diplomasi perdamaian yang dilakukan untuk menjaga citra Negara sebagai Negara muslim moderat di tengah ancaman internasional. 

Selain Presiden Jokowi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga berupaya melaksanakan diplomasi pertahanan dengan sejumlah negara sahabat, yang digelar guna mempercepat proses pembangunan kekuatan TNI. Ini dilakukan melalui pengakuan dan peningkatan kerja sama bidang pertahanan dengan negara-negara lain.

Salah satu contoh dari upaya Presiden Jokowi dalam melakukan diplomasi keamanan adalah Indonesia sudah  aktif dalam membangun hubungan  kerjasama keamanan regional melalui berbagai forum multilateral seperti ASEAN Regional Forum (ARF) serta kerja sama bilateral dengan negara tetangga. 

Dalam menghadapi tantangan keamanan regional, seperti sengketa wilayah maritim di Laut China Selatan, Indonesia telah memperkuat sistem pertahanan lautnya dan bekerja sama dengan negara-negara lain dengan tujuan untuk  menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Selain itu, Indonesia juga terlibat dalam upaya penanggulangan terorisme dan pemberantasan perdagangan manusia baik di tingkat regional maupun global.

Diplomasi Bilateral

Presiden Jokowi, pada eranya, lebih suka dengan cara diplomasi bilateral. Hal ini diaplikasikannya dengan mengadakan pertemuan bilateral di forum-forum multilateral seperti G20, APEC, East Asian Summit, IORA, dan lainnya. Menggunakan forum multilateral sebagai tangga menuju kerja sama bilateral merupakan hal yang lazim dalam hubungan internasional.

 Brendan Taylor (2013) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara forum multilateral dan bilateral, di mana banyak negara menggunakan forum multilateral sebagai sarana untuk memperkuat hubungan bilateral. Dengan kata lain, forum multilateral sering kali dianggap sebagai penghubung antara delegasi untuk memperdalam kerjasama bilateral. Oleh karena itu, ketika sebuah negara mengikuti suatu forum multilateral, fokus utamanya bukanlah pada kontribusi di dalam forum tersebut, tetapi lebih kepada upaya membangun kemitraan strategis dengan para delegasi. 

Salah satu contoh pertemuan bilateral Presiden Jokowi adalah bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, di mana Presiden Jokowi membicarakan pentingnya kerjasama kedua negara dalam bidang ekonomi. Contoh lainnya adalah Presiden Jokowi juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Vietnam, pada pertemuan tersebut, beliau menekankan keseriusan Indonesia dalam memperkuat hubungan strategis dengan negara Vietnam serta menggalakkan peningkatan kerjasama strategis baik dalam kerangka bilateral maupun regional. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengajak Presiden Vietnam untuk meningkatkan peran aktif ASEAN. "Di tahun mendatang, Indonesia akan memegang jabatan ketua ASEAN. Dukungan yang diberikan Vietnam terhadap kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN akan sangat dihargai," Ujar Presiden Jokowi.

Diplomasi Digital

Pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, banyak aktor negara yang memanfaatkan teknologi guna menyebarkan informasi politik, di era digital ini teknologi khususnya media sosial diharapkan dapat menjangkau berbagai kalangan dalam gerakan diplomasi digital yang kerap kali dilakukan di salah satu platform yang ada di media sosial. diplomasi digital seringkali disebut sebagai e-diplomacy, cyber diplomacy atau twiplomacy. Twiplomacy dilakukan di Indonesia oleh Kementerian Luar Negeri pada akun Twitter Kementerian Luar Negeri atau Ministry of foreign affairs.

Melalui akun media sosial tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi secara aktif membagikan informasi tentang kegiatan yang beliau lakukan. Untuk melihat pandangan kebijakan dan kegiatan diplomatik Indonesia, dapat dilakukan dengan mengunjungi akun Twitter #inidiplomasi yang digunakan oleh Menlu Retno, atau mengikuti akun HPI, atau melalui akun UNSC untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Penggunaan media sosial untuk mempromosikan kebijakan luar negeri juga membantu membangun citra Indonesia sebagai negara dengan potensi ekonomi yang besar. 

Penggunaan teknik branding oleh banyak negara adalah hal yang baru dan semakin umum terjadi, mengingat persaingan global yang semakin ketat baik di pasar domestik maupun internasional. Negara-negara saat ini semakin sadar akan pentingnya mempromosikan citra mereka dengan tujuan utama menarik wisatawan, meningkatkan investasi, dan memperluas ekspor.

Diplomasi Digital atau Twiplomacy tidak hanya dimanfaatkan oleh negara atau lembaga negara, tetapi juga aktor pemimpin negara dapat memanfaatkannya melalui penggunaan media sosial. Presiden Indonesia Jokowi pada masa kepemimpinannya, juga aktif menggunakan berbagai platform media sosial untuk melakukan diplomasi digital. Upaya ini menunjukkan inovasi dalam menjaga hubungan diplomatik melalui kemajuan teknologi, sesuai dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang dikenal sebagai bebas-aktif.

Indonesia masih menghadapi banyak masalah dalam menerapkan kebijakan politik luar negeri ini. Efektivitas rencana dapat dipengaruhi oleh perubahan politik global, kemajuan teknologi, dan kekuatan ekonomi. Oleh karena itu, evaluasi dan perubahan kebijakan politik luar negeri harus terus dilakukan. 

Penting bagi pemerintahan yang akan datang untuk mempertahankan komitmen terhadap strategi politik luar negeri yang telah dibuat sebelumnya sambil mempertimbangkan perubahan dinamika global dan kepentingan nasional Indonesia. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan adaptif, Indonesia dapat terus memainkan peran konstruktif dalam kancah hubungan internasional dan mencapai tujuan strategis untuk membangun citra global yang positif serta meningkatkan kesejahteraan bangsa.

Tugas UTS Mata Kuliah Politik Luar Negeri Indonesia

Departemen Hubungan Internasional

Universitas Diponegoro

Alzena Jachinta Azzam (14050122140114)

Keisha Zialalita (14050122140112)

Zafira Zeba Nayyara (14050122140115)

Adinda Maharani Arefan (14050122140135)

Muhammad Raihan Fasya (14050122130078)

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H