IWD'S Community (2023): Equality is The Goal, and Equity is The Means to Get There

International Women's Day 2023 merupakan suatu momentum bagi seluruh dunia sebagai bentuk upaya dalam mempromosikan bias gender dan tindakan-tindakan diskriminatif di berbagai aspek kehidupan. Tepat pada tanggal 8 Maret 2023, secara inklusif perayaan Hari Perempuan Internasional diselenggarakan oleh masyarakat global dengan mengusung tema #EmbraceEquity, dimana setiap orang harus mempunyai pemahaman bahwa equal opportunities aren't enough. Rawls, salah satu pemikir liberal kontemporer, mengungkapkan bahwa setiap individu hadir dengan tatanan ilmiah masing-masing secara alami tanpa mempunyai kendali untuk memilih. 

Bagi Rawls, perbedaan tatanan ilmiah yang diperoleh setiap individu itulah yang mengarahkan terhadap ketimpangan di dalam kompetisi sosial, ekonomi, dan politik. Tentunya pencapaian yang dilakukan oleh setiap individu mempunyai korelasi terhadap titik awal dimana dirinya memulai. 

Oleh karena itu, kesempatan yang sama tidak cukup untuk mewadahi keberagaman tatanan ilmiah, tetapi juga diperlukan equitable action yang mengakui bahwa setiap orang memiliki keadaan yang berbeda, dan mengalokasikan sumber daya serta peluang tepat yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang setara. Selaras terhadap gagasan Rawls mengenai justice as fairness, dimana konsep keadilan atau ekuitas tidak semata-mata berorientasi terhadap kemerataan secara absolut dalam daulat yang penuh, tetapi keadilan yang bersifat bijak bagi setiap individu dalam kondisi asli manusia ketika berada dalam satu garis permulaan yang sama dalam suatu kompetisi sosial. 

Gerakan aktivisme para perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya sampai pada titik dimana Hari Peringatan Perempuan Internasional diakui sebagai hari libur resmi secara global setiap tanggal 8 Maret, sebagai bentuk penghormatan dan dukungan kepada seluruh perempuan di dunia untuk bergerak secara aktif berkontribusi dalam setiap aspek kehidupan dan memberikan dampak jangka panjang nasional secara bermakna. 

Harapannya, promotor perjuangan untuk menentang berbagai stereotip gender, menyerukan diskriminasi, menarik atensi pada bias gender, dan mencari ruang inklusi tidak hanya dilakukan ketika momentum Peringatan Hari Perempuan Internasional saja, tetapi juga secara berkelanjutan bergerak dalam aksi kolektif menempa perubahan positif. IWD's Community (2023), "Equality is the goal, and equity is the means to get there, through the process of equity, we can reach equality".

Ketidaksetaraan dan bias yang ada adalah hasil dari sejarah penindasan yang panjang dan berkelanjutan serta kekuatan pengambilan keputusan yang tidak setara. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk menghapus kultur diskriminatif gender yang telah mengakar dalam tatanan pondasi kehidupan bermasyarakat. 

Mengkontekstualisasikan momentum Peringatan Hari Perempuan Internasional dengan konstelasi pemberdayaan perempuan di Indonesia, upaya memajukan pemberdayaan peran perempuan dalam berbagai sektor terbilang sangat minim dengan merefleksikan berbagai kondisi diskriminasi dan tindakan kekerasan yang sering menjadikan perempuan sebagai objek. 

Melansir dalam indonesia.go.id, ILO (International Labour Organization) menyampaikan data Pekerjaan Rumah Tangga yang didominasi oleh perempuan dengan spesifik angka 41% , dimana mayoritas PRT mengalami kondisi lingkungan kerja yang buruk, seperti gaji rendah, waktu kerja yang melebihi batas wajar, tidak terdapat hari libur maupun cuti, dsb. Selain itu, data lain juga menunjukkan sebesar 84% PRT perempuan dan 14% anak-anak termasuk kedalam kategori kelompok yang rentan mengalami eksploitasi, kekerasan, pelecehan, maupun human trafficking.

Dengan dinamika resiko yang berpotensi mengancam para PRT, terutama perempuan, diperlukan payung hukum sebagai bentuk kepastian dan kejelasan hukum guna melindungi para pekerja sektor domestik. Tuntutan pengesahan draf RUU PRT menjadi perhatian penuh aliansi perempuan dalam momentum IWD 2023 kemarin untuk mendesak DPR segera mungkin mengesahkan draf RUU PRT guna memperjuangkan perlindungan hak-hak mendasar PRT perempuan secara legal konstitusional. 

Tentunya semakin menunda proses pengesahan RUU PRT maka akan semakin memberikan ruang yang luas bagi oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk memanfaatkan peluang menjadikan perempuan sebagai objek komoditas. Selain itu, dalam Perppu Cipta Kerja akomodasi hak buruh perempuan tidak dipenuhi karena telah mengabaikan aspek penting, seperti perlindungan pekerja perempuan yang selama ini telah dikesampingkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah justru yang mencederai upaya bagi perempuan untuk memberdayakan dan memajukan diri. 

Tidak hanya itu, guna mendorong adanya paradigma kesetaraan gender di momentum IWD 2023, pembangunan narasi terkait isu keterwakilan perempuan di tingkat parlemen juga dilakukan. Berdasarkan data KemenPPA, meskipun representasi perempuan di parlemen sejak tahun 2018 telah mengalami peningkatan, tetapi jumlahnya belum mencapai kuota afirmatif minimal 30%. Oleh karena itu, di tahun politik ini, diharapkan keterwakilan perempuan mampu mencapai minimal kuota yang telah disediakan demi mendorong keseimbangan proses perumusan dan penetapan kebijakan dalam skala yang lebih luas.