Indonesia sebagai negara hukum berarti segala aspek kehidupan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan seluruh produk peraturan perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan merata bagi seluruh warga negaranya. Selain itu, Â sebagai negara hukum Indonesia juga harus mampu memenuhi syarat nalar dan melegitimasi demokrasi.
Memahami Indonesia sebagai negara dengan hukum yang baik dan layak yang mengatur segala sesuatu di negara ini, maka peran  warga negara yang taat dan menaati hukum yang ada sangatlah penting. Sebab hukum merupakan perintah atau aturan yang harus ditaati oleh masyarakat suatu negara.  Makna Indonesia sebagai negara hukum mencakup beberapa aspek penting yang menjadi landasan sistem hukum Indonesia dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut  beberapa makna Indonesia sebagai negara hukum:
 Adanya undang-undang yang bersifat wajib
 Indonesia sebagai negara hukum berarti  hukum mempunyai kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Hukum merupakan dasar bagi tindakan dan keputusan  individu, kelompok, lembaga, dan pemerintah. Tidak ada kekuasaan atau wewenang yang kebal hukum.
 Prinsip kedaulatan peradilan
 Makna ini menunjukkan bahwa hukum berlaku sama bagi semua individu dan lembaga, termasuk pemerintah. Tidak ada orang atau lembaga yang dikecualikan dari tugas atau tindakan di luar batas hukum. Supremasi hukum menjamin perlakuan yang adil, perlindungan hukum yang tidak memihak, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.
 Perlindungan hak dan kebebasan
 Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan pribadi yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang sebagai negara hukum. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup,  hak untuk berpendapat, hak untuk beragama, hak untuk berpendapat, hak untuk memiliki harta benda, dan lain-lain. Undang-undang ini meletakkan dasar untuk melindungi hak-hak ini dan menjamin bahwa setiap orang dapat hidup bermartabat dan tanpa diskriminasi.  Kepastian hukum
 Indonesia sebagai negara hukum juga berarti  kepastian hukum. Hukum harus jelas, mudah diakses dan diterapkan secara konsisten. Semua warga negara harus  mengetahui hak dan kewajibannya serta akibat hukum dari perbuatannya. Kepastian hukum memberikan dasar yang stabil bagi kegiatan dan investasi perorangan dan perusahaan.
 Penegakan hukum dan hukum
 Supremasi hukum menjamin perlindungan hukum yang efektif dan adil. Hukum harus diterapkan secara konsisten dan tidak memihak kepada semua orang, tanpa campur tangan politik atau kepentingan pribadi. Sistem hukum yang independen dan transparan berperan dalam menjamin keadilan dan penyelesaian sengketa secara adil.
