Efektivitas Politik dalam Pendidikan Nasional

Pendidikan dan politik merupakan dua elemen yang penting dalam sistemsosial politik suatu Negara, baik Negara maju maupun berkembang. Pada
umumnya kedua elemen ini selalu dipisahkan, sehingga seakan-akan tidak berhubungan satu dengan lain. Padahal keduanya sangatlah berkaitan. 

Bila tidak ada pendidikan tidak akan ada orang-orang yang mampu menjalankan dan mengelola dunia pemerintahan ataupun dunia politik, dan sebaliknya jika tidak ada politik, pendidikan tidak akan mampu berjalan karena kekurangan aspek-aspek pendukung seperti sarana dan prasana pendidikan yang disebabkan tidak adanya pengelola uang Negara maupun kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya proses pendidikan.

Lebih dari itu, keduanya satu sama lain saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-Lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam
membentuk perilaku politik masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik di suatu Negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan di Negara tersebut. 

Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap Negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan Peradaban manusia dan menjadi perhatian para Ilmuwan.

Hubungan erat antara pendidikan dengan politik dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan pendidikan. Dampak positif yang dapat dihasilkan dari hubungan keduanya adalah pemerintah sebagai pemegang peranan penting dalam politik dapat memberikan subsidi kepada pendidikan.

Dengan adanya subsidi tersebut pendidikan bisa berkembang sebagaimana mestinya. Jika pemegang tanggung jawab pendidikan dalam politik tidak mempunyai kompeten dalam bidang pendidikan, maka pasti ini sangat membahayakan pendidikan. Akan tetapi jika orang yang memegang amanah untuk mengembangkan pendidikan dalam sistem pemerintahan suatu negara adalah orang yang amanah serta mempunyai kapabilitas di bidang pendidikan maka ini sangat memungkinkan untuk memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan, khususnya di Indonesia.

Terlepas dari itu semua, Jika kita melihat realitas politik di Indonesia saat ini, maka hendaknya pendidikan dijadikan satu hal yang netral, khususnya jika kita melihat kondisi politik di Indonesia saat ini. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan lembaga pendidikan sebagai penyalur dari kepentingan politik tertentu. Selain itu, jika pendidikan tidak dinetralisir dari dunia politik,maka kepentingan politik akan dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan. 

Dan ini akan memecahkan konsentrasi lembaga terhadap pendidikan, yang pada akhirnya akan merusak nilai-nilai mulia pendidikan. Dalam ungkapan Abernethy dan Coombe, Education and politics are inextricably linked (Pendidikan dan politik terkait tanpa bisa dipisahkan). 

Menurut mereka, hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok (group attitude), masalah pengangguran (unemployment), dan peranan politik kaum cendekia (the polical role of the intelligentsia). Meskipun hubungan atau keterkaitan antara politik dan pendidikan begitu kuat dan riil, tidak semua orang mengakui dan mendukung realitas tersebut.

Banyak pihak yang resah dengan realitas tersebut dan menginginkan upaya-upaya perubahan untuk meminimalisasi atau mengikis elemen-elemen politik dalam dunia pendidikan. Mereka menginginkan agar pendidikan dan politik menjadi dua wilayah yang terpisah dan tidak berhubungan. Mereka percaya bahwa pemisahan antara politik dan pendidikan dapat dilakukan untuk membebaskan lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai kepentingan politik penguasa.

Namun, apapun latar belakang dan tujuan kemunculannya, kecenderungan pemisahan dan pengintegrasian pendidikan dan politik, keduanya akan terus saling terkait. Pendidikan menyangkut proses transmisi ilmu pengetahuan dan budaya, serta perkembangan keterampilan dan pelatihan untuk tenaga kerja, dan politik berkenaan dengan praktik kekuasaan, pengaruh dan otoritas yang berkenaan dengan pembuatan keputusan-keputusan otoritatif tentang alokasi nilai-nilai dan sumber daya. Karena keduanya sarat dengan proses pengalokasian dan pendistribusian nilai-nilai dalam masyarakat, maka tidaklah sulit untuk memahami bahwa pendidikan dan politik adalah dua perangkat aktivitas yang akan terus saling terkait dan berinteraksi.

Di Indonesia, kepedulian terhadap hubungan pendidikan dan politik sudah mulai berkembang dalam wacana publik,walaupun belum menjadi satu bidang kajian akademik. Dari beberapa pemikiran yang berkembang dari sebuah seminar tentang Education and Nation's Crisis yang pembicaranya salah satunya adalah Muchtar Buchori dapat ditarik beberapa pemahaman. 

Pertama, Adanya kesadaran tentang hubungan erat antara pendidikan dan politik. Kedua, Adanya kesadaran akan peran penting pendidikan dalam menentukan corak dan arah kehidupan politik. Ketiga, adanya kesadaran akan pentingnya pemahaman tentang hubungan antara pendidikan dan politik. 

Keempat, diperlukan pemahaman yang lebih luas tentang politik. Kelima, Pentingnya pendidikan kewarganegaraan (Civic Education). Ungkapan tersebut khususnya menggambarkan suatu keyakinan terhadap hubungan erat antara pendidikan dan politik.eberapa buku yang membahas aspek-aspek politik pendidikan juga mulai bermunculan dari para penulis dalam negeri. 

Selain itu, juga telah bermunculan buku-buku tentang pendidikan kewarganegaraan yang secara langsung maupun tidak langsung membahas isu-isu di seputar politik pendidikan. Dalam dua dekade terakhir, memasuki abad 21 dan pemberlakuan otonomi daerah, lingkungan politik pendidikan.

Di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan penting. Perubahan tersebut ditandai oleh paling tidak tiga kecenderungan utama. Pertama, terjadinya perubahan peranan pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan pendidikan. Kedua, muncul kembalinya kepentingan-kepentingan non kependidikan, terutama dari dunia bisnis, dalam wilayah negara. 

Dalam tulisan ini penulis mencoba melakukan pendekatan secara filosofis namun juga tidak meninggalkan unsur-unsur historisitas dalam menjelaskannya. 

Di situ terlihat beberapa paragraf  mengemukakan pendapat para ahli dalam memandang hubungan antara p endidikan dan politik, namun semua itu juga tidak bisa terlepas dari sejarah masa
lampau.

Ref: www.tabrani.com

Penulis adalah: ALWI HILIR guru TIK SMK KALPATARU JAKARTA dan MAHASISWA MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM 45 BEKASI JAWA BARAT