A. Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara
Perjalanan panjang yang harus dilalui bangsa ini sangatlah tidak mudah, hal tersebut dibuktikan dengan adanya keinginan dari para pendiri bangsa (founding fathers) yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan untuk membangun bangsanya sendiri. Pada tanggal 20 Mei 1908, untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Kebangkitan Nasional yang mana menjadi tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kebangsaan Indonesia dibangun dari serangkaian proses yang sangat panjang hingga didasarkan adanya kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman bangsa yang kemudian mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945, dimana kesepakatan-kesepakatan tentang kebangsaan berkembang hinggga menghasilkan 4 (empat) konsensus dasar yakni Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan Indonesia sebagai alat pemersatu, identitas, kehormatan dan kebanggaan bersama.
Wawasan kebangsaan diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia itu sendiri dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa (nation character) dan kesadaran terhadap sistem nasional (national system) ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini wawasan kebangsaan memiliki 4 (empat) konsesus dasar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat konsesus dasar tersebut dijadikan sebagai solusi beragam permasalahan yang dialami bangsa sehingga dapat mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan makmur.
Bela Negara diartikan sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan Negara dari berbagai ancaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara pada Pasal 7 Ayat (3), Â nilai dasar Bela Negara meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta kemampuan awal bela negara. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan segenap komponen bangsa yang dilandasi oleh semangat untuk membela Negara dari penjajahan. Perjuangan tersebut tidak selalu dengan mengangkat senjata, tetapi dengan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nilai dasar Bela Negara kemudian diwariskan kepada para generasi penerus guna menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Permasalahan wawasan kebangsaan dan bela negara di masa kini adalah sadar berbangsa dan bernegara contohnya anak usia muda zaman sekarang dengan mudahnya untuk melakukan ujaran kebencian di media sosial yang dapat menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) kepada oranglain karena disebabkan kurangnya pemahaman tentang keberagaman dan tidak bijak dalam penggunaan media sosial, sehingga dapat menyebabkan perpecahan bagi bangsa Indonesia itu sendiri.
Tantangan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang merupakan calon aparatur pemerintah harus mampu mewujudkan kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi dalam menghadapi berbagai potensi ancaman. Dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dihindarkan terjadinya benturan atau konflik kepentingan antar kelompok atau golongan yang dapat mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta keberlangsungan hidup bangsa. Kewaspadaan dini diimplementasikan dengan kesadaran temu dan lapor cepat (Tepat Lapat) yang mengandung unsur 5W+1H (When, What, Why, Who, Where dan How) kepada aparat yang berwenang. Setiap potensi ancaman di tengah masyarakat dapat segera diantisipasi apabila warga negara memiliki kepedulian terhadap lingkungannya, memiliki kepekaan terhadap fenomena atau gejala yang mencurigakan dan memiliki kesiagaan terhadap berbagai potensi ancaman.
B. Analisa Isu Kontemporer
Saat ini konsep negara, bangsa dan nasionalisme dalam konteks Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etnik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis. Perlu disadari bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Aparatur Negara dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal dan juga internal yang semakin lama dapat memperburuk kehidupan berbangsa dan bernegara yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer diantaranya yaitu korupsi, narkoba, paham radikalisme/terorisme, money laundry, Â proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cyber crime, hate speech, hoax, dan lain sebagainya.
Permasalahan isu kontemporer yang menarik untuk dibahas masa kini adalah kejahatan komunikasi massal seperti hoax. Tidak dapat dipungkiri seiring perkembangan zaman membawa dan mendorong kita untuk mengikuti perubahan ke era digital. Namun dibalik hal tersebut, masih banyak terjadi kasus-kasus yang melibatkan penggunaan teknologi informasi, salah satu contoh kasus ialah dimana beredarnya unggahan sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa adanya kewajiban murid di sekolah untuk membeli wadah makan siang gratis. Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia sendiri telah menegaskan bahwa program makan bergizi gratis tidak terdapat biaya tambahan lainnya. Sebab program makan bergizi yang diinisiasi pemerintah, hadir untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses terhadap nutrisi yang mendukung tumbuh kembang mereka. Tidak ada unsur pungutan, apalagi kewajiban membeli wadah makan.
Tantangan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang merupakan calon aparatur pemerintah harus bijak dalam bermedia sosial dengan memperhatikan pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu. Oleh karenanya kejahatan ini juga merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai oleh seluruh elemen bangsa termasuk Aparatur Sipil Negara.
Dapat disadari bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis (internal dan eksternal) akan memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap satu persoalan, sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang. Salah satu cara memahai isu-isu strategis kontemporer adalah dengan memahami isu kritikal. Hal ini dilakukan dengan teknik-teknik analisis isu. Untuk memahami suatu isu secara utuh maka diperlukan analisis secara mendalam agar mendapatkan gambaran yang utuh guna menemukan pemecahan isu yang sesuai. Teknik tapisan isu merupakan langkah pertama yang digunakan untuk memahami secara utuh kemudian mencarikan alternatif solusi pemecahan masalah yakni dengan menetapkan rentang penilaian isu menggunakan skala 1-5 dengan kriteria penilaian Aktual, Kekhalayakan, Problematik, dan Kelayakan serta alat bantu tapisan lainnya misalnya menggunakan kriteria USG (Urgency, Seriousness, Growth) dari mulai sangat USG (Urgency, Seriousness, Growth) atau tidak sangat USG (Urgency, Seriousness, Growth). Kemudian guna memperdalam selanjutnya analisis dengan berbagai Teknik, misalnya mind mapping, fishbone diagram, atau analisis SWOT (strengths, weakness, opportunities, threats).
