Pengertian manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Manusia akan menjalani proses kehidupan yang memiliki 5 yakni proses pada masa bayi, anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia (lansia). Jadi pada hakikatnya manusia adalah sosisal yang membutuhkan satu sama lain sama seperti saya yang membutuhkan dia tapi dianya sudah berpaling dari saya azekk.
Lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai Hak Asasi Manusia atau kita kenal sebagai HAM yang dimana bisa diartikan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Pertama tama, penting untuk memahami bahwa HAM melibatkan hak-hak dasar yang tidak dapat dicabut dari setiap individu. Hak hak tersebut mencakup hak hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Hak hidup adalah hak yang paling mendasar, dan negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warganegaranya dari ancaman yang dapat mengancam nyawa. Begitu juga dengan kebebasan, yang mencakup kebebasan berekspresi, berpendapat, dan beragama, menjadi landasan bagi masyarakat yang demokratis.
HAM sangat penting karena mereka melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri, yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. Hidup dengan harga diri berarti bahwa kita harus memiliki sesuatu seperti tempat yang layak untuk tinggal dan makanan yang cukup. Dikatakan penting juga karena HAM yang mengatur pemenuhan kebutuhan dasar kita semua dimulai dari Pendidikan, tempat tinggal, makanan, paikaian, dan sebagainya.
Namun dibalik semua itu, upaya untuk melindungi HAM tidak selalu berjalan mulus. Konflik dan pelanggaran HAM sering terjadi, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Oleh karena itu, penting untuk memiliki lembaga-lembaga independen dan mekanisme penegakan hukum yang dapat memastikan perlindungan HAM. Keberadaan lembaga-lembaga ini mengirimkan sinyal bahwa HAM bukan hanya retorika kosong, tetapi prinsip yang benar-benar diterapkan dan dijunjung tinggi oleh suatu negara.
Berdasarkan Undang-undang No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM adalah lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dalam melakukan penyelidikan ini Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.
Contoh kasus pelanggaran HAM yang sering terjadi di berbagai negara. Pelanggaran hak kemerdekaan berpendapat Penangkapan, penahanan, atau penganiayaan terhadap wartawan, aktivis, atau warga sipil lainnya karena menyuarakan pendapat atau kritik terhadap pemerintah atau penguasa. Â Diskriminasi rasial atau etnis Perlakuan tidak adil atau diskriminatif terhadap individu atau kelompok berdasarkan ras, etnis, atau asal-usul mereka. Pelanggaran hak asasi perempuan Kekerasan fisik atau seksual, perlakuan diskriminatif di tempat kerja, atau pembatasan hak-hak perempuan seperti hak atas pendidikan dan kebebasan berbicara.
 Penahanan sewenang-wenang Penahanan tanpa proses hukum yang adil atau tanpa tuduhan yang jelas, serta penahanan yang berkepanjangan tanpa persidangan. Tortur yaitu Penggunaan penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan terhadap tahanan atau warga sipil. Hak atas privasi dan pemantauan massa Pengumpulan data pribadi secara besar-besaran oleh pemerintah atau perusahaan tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Pengusiran paksa dan pelanggaran hak tanah Penggusuran paksa warga dari tanah mereka tanpa ganti rugi yang adil atau tanpa konsultasi yang memadai. Hak pekerja dan hak buruh Pelanggaran terhadap hak pekerja, termasuk upah yang tidak layak, kondisi kerja yang buruk, dan larangan hak untuk membentuk serikat pekerja. Pelanggaran hak sipil dan politik Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis politik, pembatasan kebebasan berekspresi, dan pelarangan partisipasi politik. Diskriminasi terhadap minoritas agama dan etnis Diskriminasi terhadap kelompok agama atau etnis minoritas dalam akses terhadap pekerjaan, pendidikan, atau layanan publik.
Ada banyak cara mengatasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akan tetapi hali memerlukan perhatian dan tindakan serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga-lembaga internasional, dan masyarakat secara luas. Upaya yang bisa mengatasi hal ini sebagai berikut:
- Penguatan Hukum dan Sistem Peradilan: Peningkatan Hukum HAM: Penguatan undang-undang dan regulasi yang melindungi HAM adalah langkah penting. Pembuatan hukum yang jelas dan kuat dapat memberikan dasar hukum untuk menindak pelanggaran HAM.
- Sistem Peradilan Independen: Membangun dan mempertahankan sistem peradilan yang independen merupakan langkah penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif.
- Pendidikan dan Kesadaran: Pendidikan HAM: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang HAM melalui program pendidikan dan kampanye kesadaran dapat membantu mencegah pelanggaran HAM. Ini juga dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk melaporkan pelanggaran dan memperjuangkan hak-hak mereka.
- Pelatihan Aparat Penegak Hukum: Memberikan pelatihan kepada aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip HAM, etika, dan taktik penanganan kasus-kasus HAM membantu meningkatkan keefektifan mereka dalam melindungi hak-hak individu.
- Pembentukan dan Penguatan Lembaga Perlindungan HAM, Ombudsman dan Komisi HAM: Membentuk atau memperkuat lembaga ombudsman dan komisi HAM yang independen dapat memberikan saluran bagi individu untuk melaporkan pelanggaran HAM dan mendapatkan perlindungan. Lembaga Pengawas Internasional: Mendorong keterlibatan lembaga-lembaga internasional dalam pemantauan dan penilaian situasi HAM di suatu negara dapat memberikan tekanan internasional yang dapat meningkatkan akuntabilitas.
- Diplomasi Internasional Kerjasama Internasional: Berpartisipasi dalam kerjasama internasional untuk mengatasi pelanggaran HAM dapat mencakup diplomasi, sanksi, atau tekanan politik. Aliansi dan tekanan internasional dapat menjadi faktor yang signifikan dalam merespon pelanggaran HAM.
- Pendekatan Pencegahan: Pendidikan Masyarakat: Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman dapat membantu mencegah konflik yang dapat mengarah pada pelanggaran HAM. Pencegahan Konflik: Upaya untuk mencegah konflik dan mengatasi ketidaksetaraan sosial dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM.
- Partisipasi Masyarakat Sipil: Aktivisme Masyarakat Sipil: Peran aktif masyarakat sipil dalam memantau, melaporkan, dan menuntut pertanggungjawaban dapat menjadi kekuatan untuk mengatasi pelanggaran HAM.
Mengatasi pelanggaran HAM memerlukan pendekatan holistik dan kerja sama antara berbagai pihak. Hanya melalui upaya bersama, baik pada tingkat nasional maupun internasional, kita dapat mencapai masyarakat yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia untuk semua individu.
